Tim Editor
Sebelumnya para seniman mengadu kepada Komisi X terkait revitalisasi tempat mereka berkesenian. Salah satu yang menjadi keluhan mereka adalah kekhawatiran TIM nantinya akan dikomersilkan dan tidak lagi menjadi ruang bebas berekspresi.
Menanggapi keluhan tersebut, Anies menjelaskan tidak mengkomersilkan Taman Ismail Marzuki kepada para seniman. Dia mengklaim, Pemprov tidak akan mengambil untung dari revitalisasi.
"Ada kekhawatiran nanti usahanya mencari pendapatan tinggi. Kalau DKI pendapatan sumber yang lain bisa lebih tinggi, bukan kebudayaan dicari untung. Ini sebenarnya tidak ada untungnya, tapi manfaatnya besar," ujar Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).
Anies mengklaim, Jakpro, BUMD yang menjalankan pembangunan ini merupakan perusahaan milik daerah tidak mencari untung.
Dia menambahakan, kalau memang berniat mencari untung pasti yang disasar bukan kegiatan seni non komersial. Contohnya, kata Anies, di dinas kebudayaan dan pariwisata untuk kebudayaan tidak dikomersilkan.
"Maka pariwisata dipisah karena pariwisata itu realisasinya komersial. Lalu kebudayaan menjadi dinas sendiri, karena kebudayaan orientasinya non komersial," katanya.
"Kalau perusahaan milik negara menjalankan pembangunan," ujar Anies.
Anies mengklaim, revitalisasi ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem seni di Jakarta. Diharapkan akan banyak acara kesenian bertaraf internasional digelar di TIM.
Pemaparan Anies pun dibantah oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dia tidak percaya revitalisasi TIM tidak berorientasi pada keuntungan seperti klaim Anies Baswedan.
Pria yang akrab disapa Pras ini mengatakan tidak mungkin revitaliasai TIM tidak mengambil untung jika salah satu tujuannya untuk acara kesenian internasional. Apalagi biaya pemeliharaan TIM baru nantinya tidak murah.
"Kalau dibilang enggak ada keuntungan di situ bohong lah pak. Wong internasional, pasti ada keuntungan mengundang orang, nah ini saya minta di dalam rapat dengar pendapat dengan komisi X ini kita minta terbuka," kata Pras.
Pras minta Anies mengelola betul-betul anggaran yang diberikan untuk revitalisasi. DPRD juga mendorong Anies untuk memperbaiki cara komunikasi untuk menyelesaikan ribut-ribut TIM dengan para seniman.
Selama ini yang terjadi justru keributan antara Deputi Pariwisata yang mewakili Anies justru malah ribut dengan para seniman.
"Nah ini ada salah satu Deputi Pariwisata diajak ketemu ujungnya berantem, loh iki piye. Saya enggak subjektif, saya kritisi ini tapi hold dulu, coba komunikasi dulu dengan masyarakat dan seniman," pungkasnya.
Semantara anggota Komisi X Fraksi PDIP Rano Karno menilai Anies harus merubah cara berkomunikasinya dengan para seniman. Sebab sering kali, pesan yang disampaikan tidak masuk dengan pola pikir para seniman.
"Contoh pak gubernur, dalam keputusan gubernur ini pusat kesenian jakarta TIM yang selanjutnya disebut PKJT TIM adalah berupa lahan, jadi tim itu hanya sebuah lahan, seniman enggak ada di situ, jadi waduh kita ada dimana? ini ada ketakutan," kata Rano.
Pemeran si Doel ini berharap ke depannya Anies bisa lebih memahami pemikiran para seniman yang kadang bertolak belakang dengan pemerintah. Misalnya, seperti rencana pemasangan billboard iklan dengan neon berukuran besar, hal ini bagi para seniman menganggu estetika.
Demikian pula dengan isu hotel bintang lima yang sudah dibantah Anies dengan menyebut bahwa nanti yang dibangun adalah wisma seni juga perlu dikomunikasikan kembali.
"Tapi kalau memang hotel blok, haduh agak sulit untuk kita lakukan kreasi. Jangankan mau menciptakan kreasi, mikirin mau nyewa saja sudah enggak jadi karya seni," kata Rano.
Anggota Komisi X Fraksi Hetifah Sjaifudian juga mengkritisi komunikasi yang dilakukan Anies. Dirinya bahkan membandingkan gaya komunikasi Anies dengan gaya komunikasi mantan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Saya kira pak gubernur harus lebih aktif lah berkomunikasi seperti pengalaman Pak Jokowi waktu itu, saya kebetulan empat tahun mengamati bagaimana proses pemindahan PKL," ujarnya.
Hetifah menjelaskan ketika itu Jokowi berkomunikasi dengan para pedagang yang hendak direlokasi dengan sangat spesifik. Bahkan sampai menghitung panjang jalan yang dibangun agar memudahkan para pedagang berjualan di tempat yang baru.
"Itu juga harus dilakukan, seperti misalnya berapa jumlah kursi di gedung teater, itu sampai ke hal-hal yang spesifik," ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf menilai komunikasi yang dilakukan Anies perlu ditekankan kembali. Menurutnya berbicara dengan para seniman membutuhkan waktu.
"Oleh karena itu, saya mengusulkan jika apa yang diharapkan dari pimpinan DPRD itu ada moratorium untuk jangka waktu yang tertentu, 14 hari, 20 hari, sampai diskusi ini selesai," ungkap Dede.
