Geger Surat Edaran Pembatasan Penggunaan Transportasi di Jabodetabek

Tim Editor

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 5 BPTJ Tahun 2020, tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk Mengurangi Pergerakan Orang dari dan ke Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi Selama Pandemik COVID-19. 

Surat edaran itu menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat edaran bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 itu diteken Kepala BPTJ Polana B Pramesti pada Rabu (1/4/). Ada sejumlah kebijakan yang dijelaskan dalam edaran itu mulai dari pembatasan angkutan umum hingga tol.

Dalam surat edaran tersebut, intinya BPTJ merekomendasikan sejumlah langkah yang dipandang perlu untuk memutus rantai penularan COVID-19. Ada dua bagian dalam pembatasan penggunaan moda transportasi yakni pembatasan Secara Parsial/Menyeluruh terhadap Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi yang beroperasi dan Pembatasan Secara Parsial/Menyeluruh Terhadap Operasional Sarana Transportasi di Ruas Jalan Tol dan Jalan Arteri Nasional.

Jadi seluruh moda transportasi dan akses dari dan ke Jabodetabek akan dihentikan semua. Namun, pelaksanaan surat edaran itu tetap memperhatikan kebijakan dari Menkes dan/atau Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.



Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penjelasan mengenai surat edaran yang diterbitkan oleh BPTJ tersebut. 

"Surat Edaran tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk  mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19," jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Rabu (1/4) malam. 

Menurut Kemenhub, sesuai dengan PP No 21 tahun 2020, untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah PSBB daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkes. Dengan demikian jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB Daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi. 

"Sebaliknya bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, Surat Edaran BPTJ Nomor SE 5 Tahun 2020 dapat menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi," ucapnya.
 

Tag: psbb

Bagikan: