Salah satu refoccusing yang dilakukan Kementerian PUPR adalah program Padat Karya Tunai. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, Padat Karya Tunai adalah program memberikan pekerjaan dengan low technology untuk masyarakat di pedesaan.
"Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan, jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa," ujar Basuki di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/4/2020).
Basuki menjelaskan, pelaksanaan Padat Karya Tunai saat wabah virus korona masih bisa dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku.
"Seperti perbaikan irigasi kecil yang biasa dilakukan 70-80 orang kita bagi dua jadi 40 orang tapi kita atur, seminggu, seminggu, seminggu. yang tadinya dikerjakan dua bulan mungkin bisa jadi tiga bulan, dibayar mingguan," kata dia.
Program Padat Karya Tunai di Kementerian PUPR akan menggunakan anggaran sebesar Rp10,22 triliun. Hal itu digunakan untuk perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi dengan total anggaran Rp2,250 triliun. Kedua, pembuatan Absah (Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan) di 94 lokasi dengan total anggaran Rp0,038 triliun. Ketiga, pemeliharaan rutin jalan sepanjang dengan total 47.017 KM total anggaran Rp0,518 triliun.
"Keempat, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 496 KM total anggaran Rp0,110 triliun, Kelima, peningkatan kualitas rumah swadaya 208.000 unit, total anggaran Rp4,353 triliun. Keenam, Pembangunan Baru Rumah Swadaya 12.000 unit dengan anggaran Rp0,459 triliun," ucap Basuki.
Lalu ada program Kotaku (kota tanpa kumuh) untuk 364 kelurahan dengan total anggaran Rp0,382 triliun. Kedelapan, PISEW (Jalan Produksi di persawahan) di 900 kecamatan dengan total Rp0,540 triliun. Kesembilan, TPS JR di 106 lokasi Rp0,063 triliun. Kemudian ada program SANIMAS (Sanitasi sistem berbasis masyarakat) di 1.028 lokasi dengan total anggaran Rp0,391 triliun. Terakhir ada program PAMSIMAS (Air Minum berbasis masyarakat) di 4.771 desa dengan total anggaran Rp1,120 triliun
"Untuk semua padat karya ini mekanismenya pertama adalah merekrut pendamping. Jadi, setiap lokasi pasti ada pendampingnya. Kemudian, sosialiasi kemudian pelaksanaan di lapangan. Sekarang sudah mulai di minggu pertama April 2020," pungkasnya.