156 Nelayan Tegal Setuju Ganti Cantrang

Tim Editor

Jakarta, era.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus lakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal-kapal cantrang milik nelayan di Kota Tegal, Jawa Tengah. Upaya ini bagian dari keputusan Presiden Joko Widodo dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti yang kembali menunda pelarangan penggunaan kapal cantrang untuk nelayan melaut. 

Selama waktu penundaan, diberlakukan masa peralihan kapal cantrang ke alat tangkap ikan lain yang lebih ramah lingkungan. Dalam masa peralihan inilah seluruh kapal cantrang milik nelayan didata kembali.

Pendataan ini dimulai sejak Kamis (1/2) lalu. Menurut Ketua Tim Khusus Peralihan Alat Tangkap yang Dilarang Laksdya (Purn) Widodo, terlihat antusiasme dari para nelayan dalam proses pendataan cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah.

"Hingga hari Minggu kemarin sebanyak seratus lima puluh enam nelayan menyanggupi mengganti alat tangkapnya, yang ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan kesanggupan. Sementara tiga puluh satu pemilik kapal lainnya menolak untuk mengganti alat tangkapnya," jelas Widodo.

Widodo menyampaikan, ada ratusan kapal yang terindikasi melakukan markdown atau ukuran kapal melebihi yang tertera di surat. "Jadi di dalam surat tertera 30GT (gross tonnage), padahal aslinya ada yang 50GT, ada yang 100GT bahkan 155GT,” kata dia.

Lanjut Widodo, kapasitas kapal yang lebih dari 30GT izinnya harus dkeluarkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, nelayan yang tercatat memiliki kapasitas kapal lebih dari 30GT memegang izin hanya dari pemerintah daerah.

"Sampai dengan hari Minggu juga sudah terdata 197 pemilik, yang sudah cek fisik ada 241 kapal dari 131 pemilik," terang Widodo. 



Dalam proses pendataan ulang kapal, pemilik diwajibkan untuk datang langsung melaporkan data kepemilikan kapal. Tujuannya, supaya data kapal yang tercatat akurat. Tak hanya di Tegal, nantinya pendataan ulang kapal cantrang juga akan dilakukan di Batang, Pati, Rembang, hingga Pekalongan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama Menteri Susi dan para nelayan sudah sepakat untuk menunda pemberlakuan Permen soal larangan penggunaan kapal cantrang hingga waktu yang tidak ditentukan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberlakukan masa peralihan kapal cantrang kea lat yang lebih ramah lingkungan. 

Dalam masa peralihan ini, kapal-kapal cantrang milik nelayan harus didata ulang dan ukurannya tak boleh melebihi ketentuan. Lagi, tak boleh ada penambahan jumlah kapal cantrang yang beroperasi. Terakhir, kapal cantrang hanya boleh digunakan di wilayah perairan Laut Jawa dan Pantura.

Tag: cantrang

Bagikan: