Konsolidasi Demokrat Sebelum SBY Laporkan Firman Wijaya

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Pengurus dan kader Partai Demokrat berkumpul di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta. (Agatha/era.id)

Jakarta, era.id - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan mengklarifikasi soal namanya yang disebut dalam sidang korupsi e-KTP melalui konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat. SBY sudah berada di Kantor DPP Partai Demokrat sejak pukul 10.00, Selasa (6/2/2018).

Tim era.id melaporkan dari lokasi, sejak pukul 11.00 WIB sudah berkumpul ratusan pengurus dan kader Demokrat yang duduk sebagai anggota DPR, DPRD dari sejumlah provinsi. Rencananya, setelah konferensi pers SBY akan diantar pengurus dan kader partainya ke Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan Firman Wijaya. 

Firman merupakan kuasa hukum Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sekretaris Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ardy Mbalembout mengatakan Firman akan dilaporkan karena mencemarkan nama baik SBY.



Menurut Ardy, Firman lalai menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum. Ini adalah buntut dari pernyataan Firman yang seolah-olah mengarahkan opini publik bahwa aktor utama korupsi e-KTP adalah SBY, Presiden RI saat proyek berlangsung.  

"Rekan Firman sendiri mengasumsikan pendapat keterangan saksi di dalam persidangan yang dilakukan di luar persidangan. Padahal jelas ada kode etik yang mengatur bahwa apabila sidang berlangsung diharapkan kita tidak memberikan keterangan di luar sidang, apalagi keterangan ini jelas-jelas kebohongan publik," katanya.

Pada Kamis (25/1), jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Mirwan Amir sebagai saksi dalam sidang pokok perkara kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Mirwan yang merupakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI mengaku tidak ikut dalam pembahasan proyek yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. 

Menurut politisi Partai Demokrat itu, mekanisme penganggaran proyek ini sudah ditetapkan dan dibahas di komisi yang bersangkutan baru kemudian disampaikan ke Banggar. 

Sebagai politisi Demokrat, Mirwan yang telah mendengar adanya ketidakberesan dalam proyek sempat menyarankan SBY menghentikan proyek e-KTP tersebut. Namun, SBY yang ditemui Mirwan di Cikeas dalam sebuah acara, memiliki pandangan lain kalau proyek ini harus terus berjalan karena sesuai dengan program pemerintah.

Tag: partai demokrat

Bagikan: