Tim Editor
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, awalnya pagu indikatif Kemensos tahun anggaran 2021 adalah Rp62.024.269.578.000. Namun, anggaran tersebut masih menggunakan target sebelum adanya pandemi COVID-19.
"Sehingga kalau kita tambah dari Rp62 triliun ditambah dengan Rp4 triliun yang kami jelaskan, dan ditambah lagi dengan perluasan program PKH dan kartu sembako, anggaran Kemensos untuk 2021 menjadi Rp91.911.795.562.000," ungkap Juliari saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6/2020).
Secara rinci, Juliari menjelaskan, pagu indikatif yang berjumlah Rp62 triliun itu terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian belanja operasional pegawai Rp511 miliar, belanja operasional barang Rp222 miliar. Kemudian belanja bantuan sosial Program Keluarga Harapan Rp28,7 triliun, belanja bansos kartu sembako Rp28 triliun, dan untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebesar Rp425 miliar.
Namun, kata Juliari, pagu anggaran itu belum mempertimbangan rencana perluasan program yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk dijalankan pascapandemi COVID-19.
"Sehingga pagu indikatif 2021 ini masih menggunakan target sebelum COVID-19," kata Juliari.
Oleh karenanya, Kemensos mengusulkan tambahan anggaran pada pagu anggaran 2021 yaitu sebesar Rp4.078.801.260.000 yang akan digunakan untuk perlindungan jaminaan sosial, ditjen penanganan fakir miskin, setjen, insektorat jenderal, dan direktirat jenderal pemberdayaan sosial.
Tapi, tambahan Rp4 triliun itu belum termasuk rencana tambahan atau perluasan target dari program bansos yaitu program PKH dan Kartu Sembako.
Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan agar program bansos kartu sembako di tahun 2021 tetap diteruskan. Saat ini, program Kartu Sembako sudah mencapi 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Adapun yang menjadi pertimbangan program kartu sembako untuk 20 juta KPM tetap dilanjutkan adalah masalah ekonomi yang diprediksi masih sulit di tahun 2021. Sehingga terlalu berisiko juga harus mengembalikan jumlah KPM ke bentuk semula yaitu 15,6 juta KPM.
"Maka kami mengusulkan agar penerima manfaat dari program bansos kartu sembako ini tetap 20 juta KPM seperti hari ini, sehingga apa bila itu nanti disetujui, tambahan anggarannya RP7,95 triliun," ucap Juliari.
Sementara untuk program bansos PKH, Kemensos mengusulkan penambahan jumlah KPM dari yang awalnya 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM. Sehingga, kata Juliari, anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan KPM (PKH) adalah Rp17 triliun.
"Saya kira itu saja, kalau disetujui oleh Komisi VIII anggaran Kemensos untuk 2021 menjadi Rp91.911.795.562.000," pungkasnya.
