Tim Editor
"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permennya (peraturan menteri) berbelit-belit ya disederhanakan," tegas Jokowi dalam rapat terbatas terkait percepatan penanganan COVID-19, Senin (29/6/2020).
Jokowi juga meminta agar pembayaran reimbursement untuk penanganan COVID-19 segera dicairkan. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi keluhan dari pihak tertentu.
"Ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal itu harus segera bantuan santunan harus keluar," kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini juga memerintahkan agar pembayaran klaim rumah sakit secepatnya dilakukan. Termasuk juga, pemayaran insentif tenaga medis dan petugas laboratorium harus segera diberikan.
"Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," tegasnya.
Sebelumnya, Terawan juga sempat kena 'sleding' dari Kepala Negara. Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto ini ditegur Jokowi pada sidang kabinet 18 Juni lalu lantaran anggaran belanja Kemenkes masih jauh dari harapan.
Hal ini, kata dia, menjadi hambatan untuk menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat. Padahal, saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh situasi krisis akibat pandemi virus korona.
"Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," ucap Jokowi.
Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera dikeluarkan untuk penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran seperti pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, dan belanja peralatan. Dengan begitu, kata dia, uang yang beredar di masyarakat dapat memicu aktivitas perekonomian.
"Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.
