Tim Editor
Hugua menilai, saat ini terlalu banyaknya panggilan ataupun undangan kepada kepala daerah dari para menteri. Yang ada, makin sedikit kesempatan para kepala daerah untuk bekerja di daerahnya.
Bayangkan, kata Hugua, kalau semua permintaan dari pusat dituruti tanpa dipilah sesuai urgensi. Bisa-bisa para kepala daerah itu akan jauh lebih banyak di Jakarta dibanding daerahnya sendiri.
Makanya, Hugua meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo supaya segera menerbitkan edaran terkait kesibukan pejabat daerah.
Permintaan itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB, Komisi Apartur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
"Saya mengusulkan adanya surat edaran dari KemenPAN-RB berkaitan dengan kesibukan pejabat daerah akibat adanya pemanggilan oleh para menteri. Terlalu banyak panggilan, sehingga kalau dituruti maka kepala daerah tidak kembali ke daerah. Bupati kalau ada di Jakarta memang karena sistem yang memungkinkan itu," kata Hugua.
Hugua minta kepada MenPAN-RB agar pemanggilan terhadap pejabat daerah oleh para menteri dibatasi.
"Kalau boleh ada surat edaran dari KemenPAN-RB kepada semua menteri, dan disampaikan pada saat rapat terbatas (ratas). Supaya tidak sesuka-sukanya para menteri memanggil para Bupati, padahal urusannya terkadang hanya masalah koordinasi," ucap Hugua.
Selain itu, berkaitan dengan masalah Bimbingan Teknis (Bimtek) dan APBD, Hugua meminta agar ada pengaturan dan penataan terhadap masalah Bimtek tersebut agar tidak menyebabkan bengkaknya anggaran di daerah.
"Lembaga seperti apa yang bisa memberikan Bimtek. Masa para LSM bisa membimtek para Bupati dan juga Anggota DPR. Akreditasinya seperti apa, dan anggaran Bimtek ini agar ditata ke bawah seperti apa," tuturnya.
Jusuf Kalla saat masih menjabat sebagai wapres, pernah menyentil soal ini. Jusuf Kalla minta kementerian dan lembaga tingkat pusat untuk melakukan koordinasi sebelum mengundang pemimpin daerah ke Jakarta.
"Minta maaf menggangu saudara bupati, gubernur, sehingga tidak bekerja dengan optimal di daerah. Jadi sudah saya minta, nanti digabung-gabung [acaranya]. Jadi satu kali datang [ke Jakarta], lima acara sekaligus. Supaya biaya perjalanan bisa dihemat," kata Jusuf Kalla, Agustus tahun lalu.
