Angka Positif COVID-19 Ribuan per Hari, Pemerintah Diminta Terapkan PSBB Lagi

Tim Editor

    Rapid Test di Jabar (Dok. Humas Jabar)

    Bandung, era.id – Penambahan angka positif COVID-19 di Indonesia menembus rekor yakni 2.657 kasus per Kamis (9/7) kemarin. Penambahan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman pandemi virus SARS CoV 2. 

    Pemerintah diminta serius menghadapi ancaman ledakan pasien virus korona abru. Pakar kesehatan pun merekomendasikan pemerintah untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Epidemiolog dari Perwakilan Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19, Irma Hidayana bilang pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap penanganan COVID-19 selama ini. Pemerintah diminta jujur pada diri sendiri dan berhenti melakukan praktik mengambil kebijakan berdasarkan data tertulis atau statistik tanpa mempertimbangkan fakta sosial di lapangan.

    “Apa yang terjadi di lapangan, yang dialami, dan terjadi di masyarakat ini mesti dilihat dipahami secara hati-hati bukan hanya sebatas statistik misalnya zona ini, zona ini,” kata Irma, saat dihubungi era.id, Jumat (10/7/2020).

    Menurutnya persebaran kasus COVID-19 di tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Irma menyebut, arah kebijakan pemerintah memang menginginkan penanganan kasus per daerah berdasarkan zonasi.

    Namun, kekurangannya kata Irma ada di proses komunikasi. Pemerintah dinilai kurang menjalankan strategi komunikasi risiko, sehingga komunikasi yang disampaikan dipahami sebagai kebijakan nasional yang harus dijalankan semua daerah. Padahal setiap daerah memerlukan kebijakan dan pendekatan penanggulangan COVID berbeda-beda.

    “Kalau mereka mau, Indonesia harus dilihat secara sebagian-sebagian, per pulau, per zona, buatlah kebijakan, berikan informasi tentang data dan statistik COVID di masing-masing wilayah yang sesuai dengan situasinya,” sambungnya.


    Infografik (Dok. BNPB)

    Ia juga menilai pemerintah punya standar ganda. Misalnya status darurat tidak lagi berlaku, sementara masih ada daerah yang menjalankan PSBB. 

    “Tapi begitu pemerintah nasional mengumumkan secara terbuka ini (status darurat) dibuka, ya pemda-pemda yang zonanya masih merah, mereka juga enggak sabar mau membuka. Itu hal-hal yang kayak gitu harus dilihat sama pemerintah,” ungkap doktor bidang kesehatan masyarakat lulusan Columbia University itu.

    Rekomendasi lainnya, pertambahan kasus di atas 1.000 per hari membuat pemerintah harus berani mengambil kebijakan tegas, yakni kembali menerapkan PSBB. “Rekomendasi konkret tutup kembali. Berlakukan kembali PSBB. Dan komunikasi diperbaiki seacara nasional,” katanya.

    Dengan PSBB, masyarakat agar kembali bekerja di rumah atau WFH, pendidikan harus dilakukan secara daring, menunda pembukaan sekolah secara tatap muka, dan pembatasan-pembatasan sosial lainnya. Di bidang pendidikan, kata Irma, pemerintah diminta mengambil pelajaran dari terjangkitnya ratusan siswa Secapa AD oleh COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tatap muka beresiko meningkatkan penularan COVID.

    Selain itu, lanjut Irma, akhir-akhir ini klaster-klaster baru terus bermunculan, mulai di sektor pendidikan seperti Scapa AD, pondok pesantren, sampai sektor industri seperti klaster di pabrik rokok Jawa Timur.

    “Ini harus benar-benar dipertimbangkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keselamatan manusia. Saya ngomongnya manusia aja deh, ga usah masyarakat,” tandasnya.

    Kebijakan lain yang bisa dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah ialah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM), yaitu kebijakan pembatasan sosial secara lokal, misalnya lingkup kecamatan. Namun kebijakan ini tidak mudah dilakukan karena harus benar-benar memastikan pembatasan pergerakan manusia di daerah PSBM.

    “Lockdown tingkat lokal itu sangat memungkinkan. Tapi harus dipastikan karena berat juga. Misalnya bagaimana cara memastikan warga kecamatan A itu tidak nyuri-nyuri masuk ke kecamatan di sampingnya. itu Ini juga menjadi pekerjaan rumah. Sehingga PSBM-nya mungkin levelnya perlu lebih gede lagi,” katanya.

    Sehingga pilihan yang sebaiknya diambil pemerintah adalah PSBB, Selama berlakunya PSBB, pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di lokasi PSBB. Menurutnya, pandemi ini berdampak pada semua sektor, termasuk ekonomi. Semua masyarakat merasakan dampaknya, antara lain, turunnya daya beli masyarakat. Untuk meminimalkan dampak ekonomi, pemerintah diminta memenuhi kebutuhan dasar warganya.

    Pemerintah tidak bisa beralasan penghentian PSBB dan menggantinya dengan new normal demi menjankan roda perekonomian. Angka kenaikan 1.000 kasus perhari menurutnya ancaman nyata yang harus disikapi dengan serius. 




     

    Tag: covid-19 di indonesia

    Bagikan :