RUU HIP 'Ganti Jas' Jadi RUU BPIP, Isinya Sama Saja?

Tim Editor

Sidang Paripurna DPR (Dok. Humas DPR)

Jakarta, era.id - Keinginan pemerintah mengatur persoalan terkait Pancasila dalam undang-undang penuh 'jalan berliku'. Bermula dari Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi polemik. RUU tersebut kini malah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Belum usai polemik RUU HIP, pemerintah ujug-ujug malah menawarkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). RUU BPIP diklaim tak akan memuat pasal kontroversial. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai langkah pemerintah menawarkan konsep baru RUU BPIP tanpa memperjelas status RUU HIP menunjukkan keengganan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU HIP yang diusulkan DPR.

"Mungkin tak elok bagi pemerintah untuk menolaknya secara tegas tetapi dengan cara mengusulkan RUU baru yang masih selaras dengan RUU HIP, maka bisa jadi hasilnya bisa win-win solution," kata Lucius kepada era.id, Jumat (17/7/2020).

Meski demikian, Lucius menilai masih belum jelas apa yang ingin diusung pemerintah terkait RUU HIP atau RUU BPIP. Apakah RUU BPIP merupakan usulan perubahan yang disarankan Pemerintah sebagai pengganti nama RUU HIP, ataukah RUU BPIP merupakan usulan baru pemerintah untuk diakomodir dalam daftar Prolegnas.

Baca juga: PKS Ngotot RUU HIP Dicopot

Menurutnya, jika RUU BPIP adalah RUU baru, seharusnya proses yang harus dilakukan pemerintah adalah membawa usulan tersebut ke Baleg DPR dengan menyertakan maksud dan tujuan RUU, naskah akademik, dan draf RUU-nya.

Sementara jika RUU BPIP merupakan usulan perubahan pemerintah atas nama RUU HIP, maka pemerintah terlebih dahulu mengirimkan surpres ke DPR. Lalu dalam proses pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM), pemerintah bisa mengusulkan substansi yang ingin dirubah termasuk jika menginginkan agar nama RUU HIP dirubah dan sebagian substansinya harus dihapus atau ditambah sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh pemerintah.

"Karena RUU ini dibahas di Baleg, maka pembahasan lebih lanjut terkait apa yang ingin disampaikan Pemerintah terkait RUU HIP atau RUU BPIP sebaiknya disampaikan ke Baleg dalam proses pembahasan RUU HIP di masa sidang yang akan datang," papar Lucius.

Sedangkan, jika pemerintah mengusulkan RUU BPIP sebagai sebuah usulan RUU baru yang berbeda dari RUU HIP, maka pembicaraan tingkat pertama adalah bagaimana RUU itu bisa diakomodasi dalam daftar Prolegnas untuk selanjutnya dilanjutkan ke Prolegnas Prioritas.

"Tanggung jawab pembahasan daftar RUU Prolegnas ada di Baleg dengan mengikutsertakan pemerintah dan DPD," jelasnya.

RUU HIP Belum 'Minggat'

Pemerintah mengusulkan konsep Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) untuk menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Meskipun sudah menyerahkan surat presiden, namun RUU HIP masih masuk dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 yang diputuskan Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/7/2020).

Pimpinan DPR beralasan, ada mekanisme yang berlaku untuk mencabut suatu RUU. 'Pencabutan' tersebut baru bisa dilakukan di masa sidang berikutnya. Mengingat DPR akan memulai masa reses sejak tanggal 17 Juli hingga 16 Agustus 2020.

"Kita akan segera bahas dalam masa sidang terdekat untuk bahas Surpres, sesuai mekanisme kalau ada pembatalan dan lain-lain," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Dasco lantas menegaskan agar seluruh fraksi di masa sidang mendatang setelah reses harus komitmen mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menuntaskan masalah RUU HIP yang berganti menjadi RUU BPIP. Dia juga meminta agar hasil rapat Bamus DPR nantinya bisa segera disosialisasikan kepada anggota masing-masing fraksi untuk menghindari debat kusir berkepanjangan. Sebab, kata Dasco, setiap anggota parlemen seharusnya paham dengan mekanisme yang berlaku.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin menjelaskan alur mekanisme pencabutan RUU HIP dan pembahasan RUU BPIP. Dia mengatakan, pemerintah sudah menjalankan mekanisme yang berlaku dimana ada waktu 60 hari untuk memberikan jawaban terkait kelangsungan pembahasan RUU HIP.

"Jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu memberi masukan untuk merubah substansi dan judul dalam bentuk sumbangan saran dari pemerintah yaitu RUU tentang BPIP," ucap Aziz di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Selanjutnya, pembahasan RUU BPIP akan dilakukan di masa sidang berikutnya. Tahapan dimulai dengan alur penyusunan agenda di rapat konsultasi pengganti Bamus untuk dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah diputuskan, paripurna akan mengutus Badan Legislasi (Baleg) untuk segera membahas perubahan substansi dan judul untuk dibawa lagi ke Bamus dan diputuskan dalam rapat paripurna.

"Baru kita announce tentang usulan pemerintah itu setelah di bahas di Baleg untuk menjadi usulan DPR dengan perubahan-perubahan yang dimasukan dari pemerintah dengan menampung aspirasi masyarakat," papar Aziz.



RUU BPIP Beda Dengan RUU HIP

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, RUU BPIP yang baru disodorkan pemerintah tersebut berbeda dengan RUU HIP. "Yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," kata Puan saat menerima perwakilan pemerintah di Gedung Parlemen.

Puan menjabarkan, RUU BPIP terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal sedangkan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 pasal. Dari sisi substansi, Puan menjelaskan, pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur Kelembagaan BPIP.

"Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi," kata Puan.

Pemerintah dikomandoi Menko Polhukam Mahfud MD yang juga didampingi Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertandang ke DPR. Sebelum menuju DPR, kelima menteri itu berkumpul terlebih dahulu di kantor Kemenkopolhukam.

"Saya membawa surat Presiden yang berisi tiga dokumen. Satu dokumen surat resmi dari Presiden kepada ibu Ketua DPR secara resmi untuk sampai ke DPR. Lalu yang ada dua lampiran lain yang terkait RUU BPIP yang selama ini sudah ada," ujar Mahfud.

Adapun lampiran yang dimaksud adalah draf RUU BPIP dan daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut. RUU BPIP, menurutnya merupakan bentuk respons atas penolakan di masyarakat terhadap RUU HIP. Di antaranya, dalam RUU BPIP terdapat TAP MPRS Nomor XXV/1966 sebagai konsideran kedua setelah UUD 1945. TAP MPRS yang tak dipakai sebagai konsideran di RUU HIP itu mengatur larangan ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme.

"Kedua, perumusan Pancasila kembali apa yang dulu dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan lima sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan napas pemahaman," kata dia.

Tag: ruu hip

Bagikan: