Tim Editor
“Kami menyampikan enam seruan moral. Pertama, merawat, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarny belakang,” kata Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, dalam acara Seruan Moral Kebhinekaan, di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Henry kemudian mengutip ucapan Presiden Jokowi yang kerap berulang kali untuk menjaga toleransi dan keberagaman beragama di Indonesia.
"Seperti kata Pak Presiden, bahwa tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia dan kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi," ucap Henny menirukan ucapan Presiden Jokowi.
"Dengan standing position presiden itu maka menjadi energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan," imbuhnya.
Henny menjelaskan, rawannya kampanye hitam, syiar kebencian berbasis sentimen SARA yang digunakan semasa perhelatan politik harus dihentikan. Pasalnya hal semacam itu akan menggerus jatidiri nasional.
"Dalam tahun politik ini, setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebhinekaan merupakan roh kebangsaan kita,” jelasnya.
“Sehingga, setiap orang harus memiliki ‘cipta, rasa, dan karsa' untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman,” sambungnya.
(Infografis: era.id)
Kritik Toleransi untuk Presiden
Tokoh Hak Asasi Manusia (HAM) Harbrinderjit Singh Dillon (H.S) Dillon, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang diam dan tidak bersikap terhadap berbagai aksi penyerangan pemuka agama.
"Jokowi tidak bisa jadi presiden kalau cuma bikin statement, itu cuma political will, yang harus dihimpun politic capacity," tutur Dillon.
Dillon berharap, presiden harus segera menghimpun orang-orang yang fokus untuk menyelesaikan masalah kebhinekaan di Indonesia. Terlebih beberapa pernyataan presiden dinilainya tidak cukup untuk meredakan suasana.
"Himpun segera orang-orang yang pro republik dari kalangan pemerintah, militer, pengusaha, masyarakat. Jadi tanggung jawab dia lah, sekarang karena dia sudah melihat, ada tantangan ancaman republik. Dia harus himpun untuk menghadapi,"
“Bagus, tapi tidak cukup. Kita sudah lihat apa yang sedang terjadi kemampuan pemerintah menenangkan orang-orang hampir tidak ada,” tuturnya.
Diketahui, serangan terhadap tokoh agama terjadi di sejumlah daerah. Paling banyak terjadi pada Minggu, 18 Februari 2018, pengasuh Pondok Pesantren Karangasem, Pacitan, Lamongan, Hakam Mubarok diserang orang tidak dikenal di kompleks pesantren.
Sepekan sebelumnya, Minggu (11/2) seorang lelaki lelaki memasuki Gereja St Lidwina, Sleman, Yogyakarta. Lelaki bernama Suliyono, warga Banyuwangi, Jawa Timur, tiba-tiba memasuki gereja. Ia menyerang dan melukai jemaat serta pemuka agama dengan parang panjang.
(Infografis: era.id)
