"Kan satu nafas, karena kami mendorong pembangunan berdikari, kami ingin mendorong kepala daerah secara vertikal dan horizontal juga didorong, karena ini yang harus didorong oleh seluruh kader PDIP," kata Hasto.
Menurut Hasto, jika nantinya ada calon kepala daerah yang tidak mendukung Jokowi, PDIP akan menegurnya.
"Tapi kalau eksekutif dipilih oleh rakyat, mereka punya basis legalitas, tapi PDIP hanya memberikan dukungan kepada seluruh calon kepala daerah untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi," tutur Hasto.
Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputeri telah memberikan mandat kepada Joko Widodo sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2019.
Kepastian itu disampaikan Mega dalam Rakernas III PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali. Selain menetapkan capres, rakernas juga akan membahas strategi pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Pengumuman Jokowi sebagai bakal calon presiden 2019 lebih dulu disampaikan melalui media sosial yakni akun Twitter resmi PDIP @PDI_Perjuangan dengan video selama 38 detik.
Hasto mengatakan strategi itu dilakukan karena terinspirasi generasi milenial yang masif menggunakan media sosial. Pengumuman dengan cara seperti ini sudah dilakukan sejak 2014 pada saat Jokowi memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres.
"Melihat pentingnya sosmed tersebut, maka penetapan Presiden Jokowi sebagai calon presiden periode 2019-2024 pun dilakukan dengan cara-cara yang tidak jauh berbeda. Di sinilah cara dan kultur generasi milenial menjadi inspirasi," ujar Hasto.