Calon Kepala Daerah Wajib Daftar Akun Medsos

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi Medsos (Pixabay)

Jakarta, era.id - Segala cara dilakukan supaya konten kampanye negatif di media sosial kurang atau malah hilang selama Pilkada serentak. Salah satunya dengan mewajibkan para calon kepala daerah mendaftarkan akun media sosial resmi mereka.

Kesepakatan ini dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menteri Kominfo Rudiantara menjelaskan, strategi ini penting untuk menimalisir penggunaan media sosial dari para relawan atau pendukung calon kepala daerah pada Pilkada 2018 yang berpotensi berisikan konten negatif.

"Untuk mencegah kampanye hitam juga, kita mengharuskan calon-calon kepala daerah yang ikut Pilkada tahun 2018 mendaftarkan akun media sosial resminya," ujar Rudiantara saat acara tanda tangan nota kesepakatan di Jakarta, Rabu (31/1) kemarin. Pihak yang meneken adalah Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. 


Penandatanganan nota kesepakatan Menkominfo, KPU dan Bawaslu (kominfo.go.id)

Rudiantara menjelaskan, penanganan Kemenkominfo terhadap konten negatif akan menunggu rekomendasi hasil pengawasan dari Bawaslu. Meski penyalahgunaan media sosial terindikasi konten negatif, jumlahnya kecil pada Pilkada tahun 2017. Tapi toh pencegahan harus tetap dilakukan, apalagi ini adalah tahun politik.

"Mengajak masyarakat juga turut serta mengawal dan menyukseskan Pilkada 2018 dengan cara melaporkan akun-akun yang menyebarkan kebencian dalam kampanyenya," lanjut Rudiantara.
 
Pilkada Serentak Tahun 2018 akan diikuti oleh 171 kabupaten/kota dari 17 Provinsi. Berdasarkan data tahun 2017, tercatat ada 12 provinsi dan 38 kabupaten/kota merupakan daerah pengguna internet yang tinggi.

Tag: pilkada 2018

Bagikan: