Tim Editor
Tjahjo menampik kehadirannya ke KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah yang marak terjadi mendekati Pilkada 2018.
"Saya hanya diundang oleh pimpinan KPK hari ini, saya kira enggak ada kaitannya dengan Pilkada," kata Tjahjo di KPK, Senin (26/2/2018).
Menyoal banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK jelang Pilkada 2018, Tjahjo mengaku sudah menyampaikan imbauan agar memperhatikan area rawan korupsi dalam penganggaran. Imbauan itu juga sering disampaikan Presiden Joko Widodo dan para pimpinan KPK.
"Saya kira imbauan, penegasan dari Presiden, oleh saya, sampai KPK sendiri ya, untuk semua pejabat. Baik saya sebagai Mendagri, maupun kepala daerah harus hati-hati area rawan korupsi yang berkaitan pembahasan anggaran, masalah dana hiba bansos (bantuan sosial), barang dan jasa, jual beli jabatan. Semua pejabat pusat dan daerah harus memahami," jelas Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, Kemendagri menyiapkan berbagai payung hukum dalam fungsi pembinaan dan pengawasan.
"Saya kira kepala daerah tak bisa kita awasi terus menerus, kita ikutin ke mana dia pergi. Yang penting memahami sebagai pejabat publik terikat dengan aturan," ujarnya.
