Tim Editor
"Yang terjadi di sebagian wilayah, kasus operasi tangkap tangan cenderung meningkat menjelang pilkada, baik kepala daerah, maupun DPRD, juga SKPD," kata Sumarsono dalam Rakernas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Batam, seperti yang dilansir Antara, Selasa (6/3/2018).
Kendati demikian, pemerintah mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil mengungkap banyak kasus meski banyak pejabat daerah yang terlibat.
"Pemerintah merasa prihatin kejadian yang terus-menerus terjadi berbagai kasus OTT," lanjutnya.
Soni berharap tidak ada lagi pejabat daerah yang tertangkap tangan korupsi. Dia juga berharap Adeksi dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi asosiasi itu beranggotakan sekitar 1.500 tokoh masyarakat.
"Saya yakin dengan proses yang dilakukan dari hari ke hari, kondisinya akan semakin baik," kata dia.
Ketua Adeksi, Armuji, mengatakan sepakat menjadikan tahun politik 2018 sebagai waktu untuk mengedukasi warga tentang politik, bukan memprovokasi warga mencapai kepentingan tertentu.
"Sambut tahun politik dengan suka cita, menjadikan tahun politik untuk edukasi, bukan provokasi," kata Soni.
Dia mengatakan, pada 2018 suhu politik dipastikan meningkat, karena itu legislator harus memiliki peranan tinggi untuk meredakan ketegangan.
Infografis (era.id)
