Tim Editor
ERA.id - Menko Polhukam, Mahfud MD menceritakan perjalanan politik sistem Pilkada yang akan diubah dari langsung ke DPRD, tapi gagal. Pasalnya, sistem pilkada langsung dianggap memiliki lebih banyak kelemahannya dibandingkan pilkada melalui DPRD.
"Sekarang ini yang final berlaku. Kita tak tahu ke depan seperti apa. Dulu pilihan langsung merusak rakyat. Karena rakyat menunggu 'serangan fajar'," kata Mahfud dalam diskusi yang ditayangkan virtual melalui Youtube Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas dikutip Sabtu (12/9/2020).
Ia menceritakan jelang pemungutan suara dalam pilkada langsung, rakyat sampai tak tidur karena menunggu 'serangan fajar'. Belum lagi ada 'permainan cukong' dalam mendukung pasangan calon dalam pilkada.
"Belum lagi permainan percukongan seperti dikatakan Mas Nurul Ghufron, dimana calon-calon 92 persen dibiayai cukong, dan itu melahirkan korupsi kebijakan, lebih bahaya dari korupsi uang," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan uang masih bisa dihitung. Berbeda bila bentuknya 'korupsi kebijakan' dalam bentuk lisensi penguasaan hutan dan tambang.
"Karena ada undang-undang, bupati boleh boleh beri lisensi eksplorasi tambang sekian persen dari luas daerah. Ternyata ada yang melebihi luasnya. Karena tiap bupati baru membuat lisensi baru, izin baru. Sehingga tumpang tindih. Itu berperkara ke Mahkamah Konstitusi, sengketa kewenangan, itu akibat pilkada langsung," kata Mahfud.
Mahfud menambahkan saat ini setelah diperbincangkan secara mendalam, pemilu serentak dan langsung dianggap pilihan terbaik secara politik. Karena itu, pilkada langsung harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
"Kita tak bisa mundur lagi, itu (pilkada) harus jalan. Kita harus perbaiki dari waktu ke waktu. Tetap kita berhaap, pilkada bangun kualitas demokrasi, supaya turun daya rusak terhadap moral masyarakat, supaya tak banyak diwarnai korupsi," kata Mahfud.
