Tim Editor
Setelah jabatan itu diterimanya, wajah Demokrat kini diwakili Agus yang makin sering muncul dan bersafari politik.
Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menilai tugas sebenarnya Agus bukan untuk Pemilu 2019. Tapi, Agus sedang disiapkan untuk Pemilu 2024. Pemilu 2019 hanya ajang pemanasan buat dia yang kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Sebuah langkah yang cerdas. SBY sedang mempersiapkan AHY untuk 2024," kata Ujang, kepada era.id, Rabu (7/3/2018).
Selain itu, menurut Ujang, seringnya Agus bersafari politik akan mencairkan hubungan Partai Demokrat dengan partai lainnya. Ini bisa jadi memuluskan langkah pria kelahiran 1978 tersebut di kancah politik nasional.
"Yang tegang bisa menjadi santai. Yang perang bisa jadi damai. Yang gaduh bisa jadi teduh dan yang panas bisa jadi adem," tutur Ujang.
Penyerahan kepemimpinan
Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, ditunjuknya Agus sebagai Komandan Kogasama berarti kepemimpinan partainya ada di tangan Agus selama masa Pilkada 2018 hingga Pilpres 2019.
"Ya (pimpinan pemenangan Demokrat ada ditangan Agus). Khusus Pilkada, Pemilu sebagai pelaksana kampanye Partai Demokrat," ujarnya.
Selain memindahkan kepemimpinan, menurut Syarief, Agus juga dapat tugas yang berat, yaitu meningkatkan elektabilitas partai dan memenangkan Pilkada 2018 hingga Pemilu 2019.
"AHY sebagai Ketua Kogasama adalah bertugas untuk itu dan sudah dilantik oleh Ketum Partai Demokrat," jelasnya.
(Ilustrasi/era.id)
Calon Ketum Demokrat
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyudi Winarjo, menilai saat ini Agus sedang diorbitkan SBY untuk menggantikannya memimpin partai berlambang bintang mercy itu. Wahyudi melihat, Agus tidak akan jadi aktor utama pada Pemilu 2019.
"AHY diarahkan menjadi ketum. Kalau disiapkan untuk capres atau cawapres terlalu dini. Karena dia belum matang. belum punya kepercayaan yang tinggi di mata publik. Meski dia punya prestasi, tapi untuk politik itu tidak bisa dipercepat," kata dia.
Memaksakan Agus menjadi capres atau cawapres pada 2019, kata Wahyudi, malah tidak baik dan akan mempermalukan jika kalah dengan perolehan suara sangat rendah.
"Kalau dipaksa nanti tidak berani bertarung lagi. Apalagi kemarin kan sudah kalah di Pilgub DKI Jakarta. Sehingga menurut saya jangan dibuat kalah dua kalinya. Malah malu. Trauma nanti," ujarnya.
Di sisi lain, kemunculan Agus dinilai tepat untuk mengisi figur pengganti SBY. Apalagi kini Partai Demokrat sedang krisis kader dan beberapa di antaranya tersangkut masalah korupsi.
Ketika dikatakan langkah SBY adalah politik dinasti, Wahyudi menganggap itu tak masalah. Menurutnya, di Indonesia dan di beberapa negara lain politik dinasti dianggap wajar.
"Ini sangat biasa di Indonesia. Apalagi sekarang belum ada undang-undang yang melarang dinasti politik itu di Indonesia. Tapi memang harus diakui untuk beberapa kasus, dinasti politik itu tidak jelek. Walau memang ada dinasti politik itu hanya untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya," ungkapnya.
