PDIP: Pernyataan Novanto Lemah

Tim Editor

Setya Novanto menggunakan rompi orange KPK. (Tasya/era.id)

Jakarta, era.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan menilai pernyataan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto terkategori sebagai testimonium de auditu, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Sehingga kesaksian dianggap sangat lemah dan lebih sebagai sensasi politik demi keringanan hukuman.

Pernyataan yang dimaksud adalah ketika Novanto menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang e-KTP. Novanto bilang, Puan Maharani mendapatkan uang e-KTP sebesar 500.000 dolar AS dan Pramono Anung sebesar 500.000 dolar AS. 

"Apa yang disampaikan Pak Setnov menurut KUHAP, masuk kategori testimonium de auditu. Jadi sangat lemah dan lebih sebagai sensasi politik demi keringanan hukuman," ujar Trimedya Panjaitan dalam pernyataannya, Jakarta, Sabtu (23/3/2018).

"Kami paham Pak Setnov dalam situasi tertekan dan berupaya menjadi justice collaborator. Tampilan psikologis orang seperti ini adalah mencoba menampilkan bahwa dirinya bukan desainer," tambah dia.


(Ilustrasi/era.id)

Lebih lanjut Trimedya mengatakan, pokok materi persidangan harus melihat Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan para saksi di pengadilan. 

Dia menerangkan, dalam BAP Nazaruddin tanggal 22 Oktober 2013, sangat tegas dikatakan asal mula kebijakan tersebut adalah dari dua menteri KIB era Susilo Bambang Yudhoyono berinisial GM dan SS. 

Lalu, sambungnya, BAP Nazaruddin pada tanggal 17 Februari 2017, menyatakan pertemuan dirinya bersama Anas Urbaningrum dengan Setya Novanto dan Andi Narogong, yang mengatur kesepakatan pembagian fee termasuk yang diberikan ke GM. 

Baca Juga : Novanto Buka Nama-nama Penerima Uang e-KTP

PDI Perjuangan mendukung pengembangan kasus e-KTP ini berdasarkan BAP dan keterangan saksi di pengadilan, bukan atas dasar isu dengan motif politik.

"Kita masih ingat bagaimana upaya membelokkan kasus dengan drama menabrak tiang listrik pun dilakukan," kata dia.

Selain itu, Trimedya meyakini, aktor intelektual atas korupsi e-KTP tersebut berasal dari lingkaran pertama kekuasaan. PDIP, sambungnya, sejak awal melihat bahwa proyek E KTP dibuat dengan motif kekuasaan untuk memenangkan Pemilu 2014 dan itu pernah disinggung Nazaruddin.

"Atas dasar hal tersebut, PDIP mendukung pengungkapan tuntas kasus e-KTP yang difokuskan dari inisiator program e-KTP tersebut, yakni GM dan SS menurut BAP Nazaruddin," tutur anggota Komisi III DPR ini.

Tag: korupsi e-ktp sby dan e-ktp sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto setya novanto

Bagikan: