Tim Editor
Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, saat ini sejumlah nama telah masuk dalam daftar cawapres. Namun, belum ada satu pun nama yang dipilih lantaran Gerindra masih melakukan hitung-hitungan secara elektoral.
"Kita mencari figur-figur yang terbaik di antara yang baik. Kalau disebutkan, banyak nama lah. Tapi kan kita ini kan mau menang, sehingga kita harus menghitung aspek elektoral," kata Habiburokhman di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).
Habiburokhman, dalam kesempatan itu sempat memberi petunjuk soal majunya Prabowo sebagai capres. Ia menyebut kata 'militer' --yang merujuk Prabowo-- sebagai petunjuk soal sosok capres dari Gerindra.
"Militer-militer pas enggak. Atau lebih bagus militer-sipil. Jawa dengan luar Jawa pas tidak, apa lebih bagus Jawa-Jawa," tutur Habiburokhman.
Soal pencalonan ini, Habiburokhman bilang, Gerindra betul-betul serius. Gerindra tak ingin kalah. Baginya, Pemilu 2019 sangat genting karena berkaitan dengan keselamatan negara.
"Betul-betul kali ini kita harus all out demi menyelamatkan negara ini," tutur Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan, hampir semua nama yang muncul dalam bursa cawapres sudah bertemu dengan Prabowo. Sebut saja Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
"Cak Imin calon yang pas, Pak Zulkifli calon yang pas, Pak Yusril calon yang pas. Cuma itu tadi, kita harus cari formulasi yang paling tepat dalam konteks elektoral ya bagaimana," kata Habib.
Sementara itu, berdasar temuan Lembaga Survei Political Communication Institue (Polcomm) soal cawapres yang cocok untuk Prabowo, suara paling banyak, yaitu 21,38% didapat oleh Gatot Nurmantyo. Menyusul kemudian 18,50% Zulkifli Hasan, 15,50% Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), 10,83% Anies Baswedan, 10,42% Muhaimin Iskandar, dan 9,42% Yusril Ihza Mahendra.
Berdasarkan temuan survei pula, 21,43% menginginkan cawapres Prabowo berasal dari kalangan profesional, 19,54% dari kalangan militer, 14,29% dari partai politik, dan 6,55% dari tokoh agama.
