Tim Editor
Tidak hanya kursi baru, tiga pimpinan itu harus mendapatkan fasilitas baru juga dong. Mereka harus mendapatkan rumah dan mobil baru juga. Belum lagi fasilitas protokoler dan ruangan kerja yang mesti disiapkan juga buat mereka. Katanya, semuanya itu bakal disiapkan oleh Sekretariat Negara.
"Seperti pimpinan yang lain saya kira. Kemudian ada rumah dinas, mobil, itu yang menyiapkan dari Setneg. Fasilitas otomatis memang dari Setneg. Memang setiap pejabat negara, menteri, Setneg yang urus," ujar Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono saat dihubungi era.id, di Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Namun, Ma'ruf mengaku tidak tahu anggaran yang harus dikeluarkan negara buat tambahan kursi pimpinan tadi. Dia berkata, anggaran untuk penambahan tiga pimpinan masih dalam proses pembahasan di internal MPR.
"Seperti pimpinan yang lain saya kira. Jadi intinya anggaran itu masih dalam perencanaan diusulkan. Kedua, kalau diusulkan diterima berarti kan ada penambahan," ujarnya.
Setelah pembahasan itu selesai, baru dibawa ke DPR untuk dibahas dalam APBN bersama Kementerian Keuangan. Dia juga tidak bisa memaparkan, anggaran ini masuk ke APBN perubahan 2018 atau masuk anggaran tahun depan.
"Saya kira tepatnya berapa hitung-hitungannya nanti, ini kan baru kemarin dilantik. Anggarannya dari APBN, anggaran yang ada memang masih (kurang) harus diusulkan yang penting mengikuti kebutuhan pokoknya tentang tata keuangannya. Yang lainnya kan mengikuti yang sudah ada," tuturnya.
"Kalau setelah disetujui kita perlu perencanaan, karena perencanaan dirapatkan dengan kementerian keuangan," jelasnya.
Sebagai perbandingan nih, Ma'ruf mengatakan, anggaran yang dikeluarkan oleh APBN Rp900 miliar untuk kepentingan lima pimpinan MPR yang ada, serta seluruh kegiatan digelar MPR. Salah satunya adalah program Sosialisasi Empat Pilar yang jadi agenda utama dari MPR.
"Rp900 miliar per tahun untuk seluruh kegiatan," tuturnya.
Untuk diketahui, lima kursi pimpinan MPR dapat bertambah hingga delapan kursi dengan komposisi satu ketua dan tujuh wakil ketua sesuai dengan revisi UU MD3.
Lima pimpinan MPR awal, diisi Zulkifli Hasan (Ketua/PAN), dan empat wakil, Hidayat Nur Wahid (PKS), EE Mangindaan (Partai Demokrat), Oesman Sapta Odang (DPD), dan Mahyudin (Partai Golkar). Kursi ini bertambah tiga, sehingga pimpinan MPR jadi ada delapan orang.
Kursi pimpinan MPR memang jadi rebutan semua partai politik. Selain untuk memantapkan eksistensi dan prestisius, juga untuk mengawal kebijakan, ditambah sejumlah fasilitas yang menggiurkan. Pimpinan MPR/DPR/DPD mendapatkan tunjangan, kendaraan, dan rumah dinas, lengkap dengan pengawalannya.
Wakil Ketua DPD periode 2004-2009 dan 2009-2014 Laode Ida pernah menyampaikan, mobil dinas yang digunakan pimpinan MPR/DPR/DPD saat ini setara kendaraan dinas menteri, yakni Toyota Crown Royal Saloon yang harganya di kisaran Rp1,3 miliar. Selain mobil mewah, diberikan juga fasilitas pengawalan dan sopir.
Sementara untuk rumah dinasnya disediakan di lokasi strategis dan fully furnished. Untuk tunjangan operasional, pimpinan MPR/DPR mendapatkan Rp25 juta per bulan. Menurut Laode, tunjangan untuk Ketua MPR/DPR/DPD nilainya lebih dari itu.
