Tim Editor
"Rakyat punya hak menolak apabila mereka diperlakukan melanggar undang-undang. Kalau saya biarkan, jadi ngotot-ngototan saja. Dishub bilang benar, saya bilang benar. Maka saya mengajukan klarifikasi, somasi, supaya kita semua tahu," kata Ratna di Restoran Dapur Indonesia, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).
Ratna meminta penjelasan terkait penegakan peraturan daerah yang dialaminya. Menurutnya, masalah penderekan mobil saat ini sering membuat masyarakat menjadi korban.
"Meminta penjelasan tentang permasalahan penegakan peraturan daerah yang saya alami karena selama ini, masalah penderekan mobil telah membuat banyak masyarakat menjadi korban," tambah Ratna.
Dirinya menegaskan, tak akan mencabut somasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta itu hingga mendapat penjelasan yang adil. Menurutnya, Dishub DKI yang menderek mobil termasuk kategori perbuatan melawan hukum.
"Mereka memperlakukan seperti itu, tidak pantas, tidak ada harganya, ngapain saya musti mencabut," tegas Ratna.
Tak berhenti sampai di situ, Ratna juga menuding ada pihak yang ingin membuatnya berkonflik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dengan memanfaatkan masalah penderekan mobilnya.
"Saya lihat ada tendensi kemarin itu mau membuat saya berkonflik dengan gubernur yang saya pilih. Dia itu gubernur yang saya pilih dan justru karena dia saya pilih maka saya mau meluruskan. Saya nggak mau dikonflik-konflikkan sama orang yang masih saya percaya," paparnya.
"Persoalan ini bukan masalah persoalan Anies Baswedan semata. Tetapi ini persoalan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia," tambahnya.
Perlu diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Ratna Sarumpaet mengurungkan niatnya untuk mensomasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait penderekan mobilnya. Sandi menilai ada baiknya bila Ratna bermediasi dengan Dishub.
"Saya menghimbau kalau bisa ada mediasi dan tercapai diskursus yang justru memberikan pemahaman, sosialisasi terhadap Peraturan Daerah ini kepada kalangan masyarakat DKI," kata Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
