Tim Editor
Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Syafrin Lipudo mengatakan, dengan mengakses digital dashboard, pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan operasional taksi online.
Dengan akses digital dashboard, pemerintah enggak cuma bisa mendata jumlah kendaraan dan akun pengemudi taksi online, tapi juga mengetahui jenis kendaraan, identitas kendaraan, hingga memantau pergerakan spasial taksi online secara real time.
Namun, hingga kini, para pengembang aplikasi taksi online belum juga memberikan akses itu kepada pemerintah. Padahal, sejak Februari 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah menyerahkan otoritas akses digital dashboard kepada Kemenhub. Serah terima itu dilakukan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo kepada Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, serta sejumlah Dinas Perhubungan Provinsi.
"Ini akan terus kita minta (kepada pihak aplikator) karena ini adalah dasar pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap jasa angkutan sewa khusus ini," kata Lipudo dalam diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (20/4/2018).
Dalam serah terima itu, manual dan kode otorisasi akses sejatinya telah diberikan kepada Kemenhub. Tapi, dalam praktiknya, Kemenhub hanya bisa mengakses jumlah kendaraan dan identitas pengemudi taksi online. Itu pun belum semuanya. Sedang data detail seperti jenis, warna, spesifikasi dan pemantauan lokasi kendaraan secara real time masih belum dapat diakses oleh Kemenhub.
Saat ini izin akses masih ada di genggaman pihak pengembang aplikasi. Menurut Liputo, para pengembang aplikasi keberatan memberikan akses tersebut kepada pemerintah. Alasannya, mereka ingin menjaga kerahasiaan perdata perusahaan dengan tetap melindungi identitas pengemudi yang menjadi mitra mereka.
