KPAI Kritik Penyelenggaraan UNBK

Tim Editor

    Ilustrasi (era.id)

    Jakarta, era.id - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) telah usai. UNBK yang digelar sejak 23-25 April 2018, menuai banyak kritikan. 

    Masyarakat pun melayangkan sejumlah keluhan kepada posko-posko lembaga pendidikan dan perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai sistem ini UNBK ini. KPAI tidak membuka posko pengaduan, tetapi mendapatkan 4 pengaduan, yaitu dua dari orangtua siswa dan dua dari siswa. 

    Pengadu yang merupakan orangtua menyampaikan kekesalan atas pelaksanaan UNBK SMP/MTs di hari pertama yang mengalami gangguan server pusat. Sehingga sebagian besar sekolah mengalami keterlambatan memulai UNBK. 

    Dampaknya, orang tua yang dirahasiakan itu mengatakan, apa yang telah dipelajari anaknya 'menghilang' karena fokusnya terganggu akibat kelelalahan. 

    "Apa yang dipelajari semalam hilang karena anak stres dan kelelahan, sehingga dikhawatirkan hasil UNBK-nya rendah dan berpotensi terhambat diterima saat mendaftar di sekolah pilihan si anak," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti kepada era.id, Kamis (26/4/2018).

    Berdasarkan laporan tadi, keterlambatan UNBK mencapai mencapai 3,5 jam. Ujian sesi 1 yang seharusnya dimulai jam 7.30 molor hingga pukul 11.00 WIB. Akibatnya sesi 2 dan 3 juga molor waktunya. Sesi 3 berakhir ujian sekitar pukul 18.00 WIB.

    Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Kemendikbud yang mengatakan keterlambatan UNBK di berbagai sekolah hanya 30 menit.


    (Infografis Mendikbud Muhadjir Effendy akui kesulitan UNBK/era.id)

    Tidak hanya itu, KPAI juga menerima aduan tentang soal matematika SMP dengan materi soal standar SMA. Soal tersebut terdapat peningkatan konten dan pembahasan lebih dalam. Begitupun soal Bahasa Inggris, yang membutuhkan dirasakan lebih sulit dikerjakan siswa.

    KPAI juga menyayangkan penjelasan beberapa pejabat Kemendikbud yang menyatakan bahwa Server Kemendikbud bermasalah karena kelebihan beban karena peserta UNBK SMP melonjak hingga 100% yaitu mencapai 4,3 juta peserta. 

    "Kalau sudah tahu peserta UNBK melonjak drastis, mengapa Kemendikbud tidak mengantisipasi dari awal, sehingga server anjlok mestinya tidak terjadi. Kemendikbud harusnya cara kerjanya preventif bukan reaktif," ujar Retno.

    Baca Juga : Mendikbud Akui Sulitnya Soal Ujian Nasional

    Terakhir agar kejadian serupa tidak terulang lagi, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah memenuhi 8 standar nasional pendidikan, terutama standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. 

    "Tujuannya agar proses pembelajaran HOTS dapat dilaksanakan di berbagai sekolah. Sehingga kalau proses pembelajaran nya sudah HOTS maka adil jika soalnya juga HOTS," ujar Retno. 

    Baca Juga : Ada Apa dengan UNBK Pelajaran MTK?

    Retno menggarisbawahi, peningkatan kualitas pendidikan tidak tergantung pada sulitnya pertanyaan ujian yang diberikan, tapi peningkatan kualitas pendidikan lebih pada peningakatan sarana dan prasarana yang merata di seluruh Indonesia. 

    Sebelumnya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar setara dengan dunia international, Kemendikbud membuat pertanyaan berstandar High Order Thinking Skills (HOTS) pada ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

    Tag: unbk ujian nasional

    Bagikan :