Tim Editor
"Selama masyarakat Papua masih merasakan ketidakadilan, akan selalu ada gerakan-gerakan tersebut. Jadi cara untuk mematikan gerakan tersebut adalah memastikan masyarakat Papua mendapatkan pelayanan publik yang optimal dan juga merasakan kesejahteraan dan merasakan kemerdekaan Indonesia,” jelas Dave, Jumat (24/11/2017).
Dave menuturkan, jika langkah komunikasi dan diplomasi buntu, pemerintah Indonesia berhak mengatasi lewat jalur militer.
"Terutama itu harus melakukan diplomasi, ya. Jalur militer itu hanya bisa ditempuh bila memang sudah tidak ada lagi ruang untuk diplomasi," tandasnya. KSB yang telah melakukan penyanderaan terhadap 1.300 warga desa di Tembagapura, Papua, menurut Dave, adalah bagian dari kelompok teroris yang harus ditumpas.
Terkait langkah pemerintah untuk tidak mengabulkan tiga tuntutan KSB, Dave merasa tindakan pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, penolakan tiga tuntutan tersebut tidak akan menambah eskalasi di Papua. Sebab, bukan masyarakat Papua yang melakukan tuntutan tersebut melainkan sekelompok teroris yang mengaku KSB.
Diketahui, KSB mengajukan tiga tuntutan, yaitu meminta PT Freeport segera ditutup, menarik militer Indonesia dari Papua, dan menyetujui referendum yang berarti masyarakat Papua bisa menentukan nasib sendiri. Pemerintah menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena dinilai tidak masuk
