Tim Editor
"Tantangan Golkar saat ini ringan-ringan saja jauh dibandingkan dengan tantangan Golkar pada tahun 1998,1999, dan 2003," ungkap Dedi, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Dedi menilai Golkar harus segera melepas beban dari kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menjerat Novanto.
"Kalau beban dipegang Golkar, maka orang terus menyalahkan Golkar. Kalau beban e-KTP ini dilepaskan sekarang, kemudian Golkar melakukan konsolidasi dengan baik dan membangun paradigma baru, maka beban itu akan pindah," ujar Dedi.
Bupati Purwakarta tersebut menambahkan, terjeratnya Novanto dalam kasus e-KTP dengan nilai kerugian mencapai Rp2,3 triliun menyebabkan elektabilitas Golkar merosot.
Dedi berharap pengurus Golkar yang mendukung Novanto tidak berusaha mengulur waktu dengan jalannya sidang praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI tersebut. Jika Novanto tidak merasa bersalah, kata Dedi, maka dia bisa menjelaskan dan mengembalikan nama baiknya dalam Munas Golkar.
"Jangan jadikan praperadilan sebagai variabel mengulur waktu dan mengatur strategi. Saya katakan partai ini milik publik, pengurus bisa berganti tapi partai tidak boleh roboh," ucap Dedi.
