Peringatan 20 Tahun Reformasi: Kerusuhan Hingga Operasi Tim Mawar

Tim Editor

Ilustrasi Tim Mawar (Abid Farhan Jihandoyo/era.id)

Jakarta, era.id - Reformasi menyisakan luka yang mendalam. Kerugian materi jelas tak bisa dihindari. Aksi penjarahan, kerusakan infrastruktur, aktivitas perdagangan yang mati, membuat Indonesia menderita kelumpuhan ekonomi.

Kepedihan kian terasa getir mengingat tragedi itu mencatatkan banyaknya aktivis yang diculik dan tak pernah kembali, massa demonstran yang tewas akibat kekacauan keamanan aksi, hingga kerusuhan rasial yang berujung pada pelecehan seksual.

Baca Juga: Peringatan 20 Tahun Reformasi: Perkosaan Massal dan Ita Martadinata

Pemerintah diklaim menjadi dalang utama penyebab kekacauan. Lewat aksi represif Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pemerintah disebut-sebut sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas aksi-aksi non-konstitusional yang merenggut hak-hak asasi masyarakat sipil tersebut. Tak ayal, TNI dan Polri menjadi dua institusi paling dikutuk oleh massa pro-demokrasi kala itu. Salah satu pasukan yang sering disebut sebagai otak aktivitas anti-demokrasi adalah Tim Mawar. Siapakah Tim Mawar?

Mereka merupakan tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV yang berada dalam otoritas Prabowo Subianto dan Sjafrie Sjamsoeddin. Tim ini disebut sebagai eksekutor operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi.




Infografis "Kuat di Orde Baru, Tak Tersentuh di Reformasi" (Hilda/era.id)


Menjerat Tim Mawar

Kasus penculikan tersebut lantas menyeret 11 anggota Tim Mawar ke Pengadilan Mahkamah Militer Tinggi pada April 1999. Tercatat, Komandan Tim Mawar Mayor Inf Bambang Kristiono dihukum 22 bulan penjara sekaligus dipecat sebagai anggota TNI. Sementara empat anggota Tim Mawar lainnya, yaitu Wakil Komandan Tim Mawar Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar, Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus, dan Kapten Inf Untung Budi Harto, masing-masing diganjar 20 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI. 

Sedangkan Kapten Inf Dadang Hendra Yuda, Kapten Djaka Budi Utama, Kapten Inf Fauka Noor Farid, dipenjara 1 tahun 4 bulan. Terakhir, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi, dihukum penjara masing-masing 1 tahun. 

Meskipun telah divonis bersalah, hukuman tersebut tak pernah benar-benar terlaksana. Dari enam perwira yang dipecat, hanya pimpinan Tim Mawar Bambang Kristiono yang mendapat kekuatan putusan tetap dan betul-betul didepak dari jabatannya. Sisanya justru berhasil melanjutkan karir hingga menduduki beberapa posisi strategis kemiliteran daerah.

Bahkan, Komandan Kopassus Grup IV sekaligus Komandan Tim Mawar, Kolonel Inf Chairawan hanya dicopot dari kedudukannya sebagai komandan. Setelahnya, karir Chairawan justru meroket cepat. Ia mendapatkan posisi di lingkungan Kopassus Grup III Sandi Yudha sebagai pelaksana tugas intelijen TNI sampai pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal. 

Kerusuhan dan absennya aparat

Itu baru soal penculikan aktivis, bagaimana dengan pelaku penjarahan yang saat itu memporakporandakan ibu kota? Saat itu, polisi dibilang 'absen' sehingga kerusuhan tak terkendali.

Dilansir dari beberapa media, polisi kesulitan untuk mengungkap dalang di balik aksi tersebut. Banyaknya pelaku penjarahan dan ketidakjelasan asal-usul pelaku jadi alasan. Akibatnya, kasus yang banyak merugikan etnis Tionghoa itu tidak pernah diproses sampai sekarang. Baik mereka yang menjarah, membakar, hingga menghancurkan pusat perdagangan dan pertokoan tidak pernah tertangkap maupun diproses secara hukum.

Lansiran Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998, saat itu massa begitu masif dalam merusak dan menjarah bangunan di Jakarta. Polisi kesulitan untuk melakukan reka ulang ataupun olah TKP. 20 tahun berlalu, sejumlah gedung telah dibangun kembali seperti Gedung Ramayana di Klender dan Ciledug, tapi pelaku penjarahan tetap tak diketahui hingga detik ini. 

Selain penculikan dan penjarahan, Reformasi juga mencatatkan luka pilu atas kasus perkosaan yang dialami oleh etnis Tionghoa.

TGPF Peristiwa Mei 1998 dikerahkan untuk mengusut kasus itu. Data yang dirilis TGPF menyebut, korban kekerasan seksual kala itu kurang dari 50 orang. TGPF juga menemukan banyaknya korban perkosaan yang memilih diam lantaran malu dan takut. Banyak pula di antara mereka yang melarikan diri ke luar negeri. Yang lebih naas, beberapa dari mereka meninggal dunia karena tak sempat mendapat pertolongan.  

Sementara itu, data Tim Relawan untuk Kemanusiaan mengungkap, korban perkosaan peristiwa Mei 1998 mencapai 168 orang dan 20 orang di antaranya meninggal dunia. Dari jumlah itu, 152 korban berasal dari  Jakarta, 16 lainnya  tersebar di Medan, Palembang, Solo, dan Surabaya.

Baca Juga: Peringatan 20 Tahun Reformasi dan Kerusuhan Mei 1998

Lagi-lagi, pengusutan kasus ini terhalang lantaran adanya otoritas pemerintah. Dilansir dari rappler.com, Presiden Habibie bahkan sempat tak percaya perihal kasus perkosaan ini. Polisi di bawah kepemimpinan Da'i Bachtiar kala itu bahkan sempat memaksa untuk bertemu dan berdiskusi dengan korban. Pihaknya sempat mengancam, jika tak diperbolehkan bertemu dengan korban, maka kasus pemerkosaan tersebut dianggap tak pernah terjadi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kala itu, Tuty Alawiya juga sempat menuding Tim Relawan untuk Kemanusian berbohong dalam hal ini. 

Tag: peringatan 20 tahun reformasi presiden soeharto

Bagikan: