Tim Editor
"Adanya HMI, PMII, IMM, KAMMI bemper kegiatan (radikal) tersebut. Karena mahasiswa disibukan dengan latihan kepemimpinan. Sehingga terhindar dari diskusi yang menjurus pada pemahaman keliru," kata Bambang dalam sebuah diskusi bertema 'Strategi Kebangsaan Mencegah Radikalisme di Universitas', di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (11/6).
Selain itu, Bambang juga meminta kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diterapkan pada era Orde Baru dihapuskan. Kebijakan ini, lanjutnya, mewajibkan semua kegiatan mahasiswa bebas dari aktivitas politik.
"Saya sarankan organisasi-organisasi ekstra-kampus, seperti HMI, PMII dan IMM, dibolehkan kembali aktif di dalam kampus. Karena organisasi-organisasi semacam ini bisa menjadi kekuatan efektif untuk menangkal fenomena radikalisme di kampus," terangnya.
Baca Juga : IPB Buka Jalur Khusus Ketua OSIS untuk Lawan Radikalisme
(Ilustrasi: era.id)
Bambang menambahkan, student government dalam semua tingkatan, baik tingkat jurusan, fakultas hingga universitas, harus dipastikan dan dikendalikan oleh mahasiswa yang berjiwa nasionalisme.
Untuk itu, Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKK) yang merupakan wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa harus dijadikan forum pendidikan kepemimpinan. Sehingga menanamkan paradigma cinta tanah air dan nasionalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Baca Juga : Indikator BNPT soal Kampus Terpapar Radikalisme Dipertanyakan
Ia juga meminta agar forum-forum keagamaan di kampus seperti masjid, mushalla dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) harus dikendalikan muslim garis tengah atau moderat. "Informasi yang saya terima dari beberapa perguruan tinggi, dulu masjid kampus dikuasasi aktivis HMI Kemudian beralih ke KAMMI, dan kini didominasi anak-anak HTI," jelasnya.
