Tim Editor
ERA.id - Kongres PDI Perjuangan V tahun 2019 lalu memberi hak prerogatif kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan calon presiden (capres) 2024.
Megawati menjelaskan, hak prerogatif yang menjadi mandat pada Kongres PDIP V tidak hanya untuk menunjuk capres maupun cawapres saja, tetapi juga kepala daerah yang akan diusung partainya. Sehingga, tanggung jawabnya sangat berat.
"Hak prerogatif itu sebenarnya bukan hanya untuk memilih capres-cawapres. Jadi saya mempunyai tanggung jawab sangat berat," kata Megawati saat penutupan Rakernas PDIP, Kamis (23/6/2022).
Megawati menjelaskan bahwa dia punya tanggung jawab untuk mengatur langkah partai ke depan. Apabila ada kadernya yang berjalan tak sesuai arahan, maka dia bisa menggunakan hak prerogatif.
"Jadi kalau ada yang mengatakan, 'ibu, saya maunya ke kanan' saya harus mengatakan kepada anak saya itu. Kamu harus di jalan di tengah. Kalau dia tidak mau mengerti saya dapat menggunakan hak prerogatif saya," imbuh Presiden ke-4 RI itu.
Jika kadernya tak mau ikut arahan dia, Megawati mempersilakan mereka untuk keluar dari partai. "Kamu sudah saya peringatkan, bahwa kapal yang kita bawa itu di tengah. Kemarin viral banget yang bolak-balik saya out-out," tegasnya.
Megawati mengatakan ancaman untuk keluar dari partai itu bukan karena dia gampang mengeluarkan kader.
"Itu memang saya punya hak prerogatif. Jadi bukan karena gampang," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, PDIP telah merumuskan sejumlah rekomendasi dari Rakernas II yang diselenggarakan selama tiga hari, sejak Selasa, 21 Juni hingga Kamis, 23 Juni. Salah satu rekomendasi yang dibacakan adalah terkait penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang didapuk untuk membacakan rekomendasi terkait ideologi pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.
"Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri," kata Ganjar.
Saat Ganjar membacakan rekomendasi ini, sejumlah kader yang hadir di Aula Sekolah Partai DPP PDIP itu memekikan kata 'Merdeka'. Suasana sempat riuh sejenak sementara Ganjar di atas podium tetap melanjutkan bacaannya.
