Tim Editor
Menanggapi hal itu, Wasekjen PKB Daniel Johan menilai, langkah Prabowo bagus sebagai bagian utuh dari perjuangan, mengingat ongkos kontestasi politik di Indonesia tidak murah.
Baca Juga : Kader Mundur karena Gerindra Main SARA dan Hina Kiai
"Bagus kok sehingga masyarakat ikut bagian utuh dari perjuangan yang ada," kata Daniel saat dihubungi era.id, di Jakarta, Jumat (22/6/2018).
Kendati begitu, Daniel sendiri enggan menerka-nerka apakah dengan adanya aplikasi galang dana yang diluncurkan Partai Gerindra, menandakan bahwa Prabowo kekurangan logistik.
"Enggak paham (kekurangan logistik atau tidak), tapi terlepas masih ada atau kurang, mengajak partisipasi masyarakat itu (langkah) baik," tuturnya.
Prabowo mengumumkan gerakan donasi melalui akun Facebooknya. (Foto: Istimewa)
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, langkah yang diambil mantan Danjen Kopassus tersebut merupakan ide kreatif.
"Ide pak Prabowo kreatif dan juga sangat sesuai dengan generasi milenial. Crowdfunding sudah jadi budaya dalam aksi sosial budaya. Dan ide pak Prabowo tentang crowdfunding, terobosan kreatif agar politik menjadi milik semua. KPU perlu memudahkan akses publik untuk partisipasi pendanaan," ucapnya.
Bahkan, Mardani menegaskan, hal serupa juga telah dilakukan oleh partainya terkait dengan penggalangan dana untuk biaya pemilu. "PKS sudah punya budaya Gerakan Lima Puluh Ribu (Galibu) dari kader dan simpatisan," imbuhnya.
Baca Juga : PDIP Gelar Pertemuan dengan Gerindra Usai Lebaran?
Dalam akun Facebooknya Prabowo menyampaikan secara resmi peluncuran aplikasi penggalangan dana, yang secara khusus diperuntukan untuk mendukung perjuangan politik Partai Gerindra.
(Ilustrasi/era.id)
"Pada hari ini, Kamis 21 Juni 2018 saya Prabowo Subianto, melalui akun Facebook ini secara resmi saya umumkan peluncuran sebuah aplikasi sarana penggalangan dana yang secara khusus diperuntukkan guna mendukung perjuangan politik kita demi perbaikan kondisi Bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia," katanya.
Menurut Prabowo, Indonesia telah memilih jalan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Di mana seluruh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin adalah sebuah keputusan politik dan keputusan itu berdampak sangat besar bagi kehidupan rakyat.
"Jalan demokrasi Indonesia semakin dirasa melenceng dari pemikiran pendiri bangsa kita dan mengarah ke dalam liberalisasi demokrasi. Calon pemimpin dan partai politik dihadapkan pada proses demokrasi biaya tinggi, sehingga hanya pihak yang memiliki modal besar dan atau didukung oleh pemilik modal besar lah yang akan menang," lanjutnya.
Baca Juga : Tandingi Jokowi dan Prabowo, Demokrat Siapkan Poros Kerakyatan
Prabowo menilai, demokrasi liberal berbiaya tinggi ini mengakibatkan banyaknya para pemimpin di semua level, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional tersandera oleh kepentingan pemilik modal yang mendukungnya maju di kancah pemilihan.
"Dampaknya, semakin hari semakin banyak pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi dan persekongkolan bisnis kebijakan. Politik balas budi yang mengakibatkan seorang pemimpin negeri ini tersandera oleh kepentingan pengusaha besar, taipan, bandar, dan cukong harus segera kita hentikan. Kita semua harus mencari, mewujudkan dan menciptakan pemimpin-pemimpin yang jujur, cerdas dan memiliki integritas tanpa adanya embel-embel di belakangnya," terangnya.
(Infografis/era.id)
