Vaksin COVID-19 Gratis, Pemerintah Masih Harus Selesaikan Persoalan Ini
ERA.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin COVID-19. Ia menyebut Komisi lX DPR RI mengapresiasi positif kebijakan Presiden Jokowi menggratiskan vaksin untuk masyarakat Indonesia.
"Masyarakat tinggal menunggu hasil uji klinis tahap 3 dan izin edar oleh BPOM terkait vaksin yang dipakai di Indonesia," kata Melkiades saat dihubungi Era.id, Rabu (16//12/2020).
Ia meminta agar para tokoh masyarakat bersama pemerintah dapat memberikan edukasi dan mempersiapkan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi COVID-19.
"Vaksin yang lolos melalui uji klinis tahap 3 dan diawasi oleh BPOM dan lolos sertifikasi halal oleh MUI maka vaksin sudah lolos keamanan dan efikasi untuk digunakan publik," katanya.
Ia menambahkan komitmen Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin semakin menguatkan banyak pihak untuk mendukung program vaksinasi nasional COVID-19.
"(Distribusi vaksin dan anggaran) Sudah pernah kami bahas dan tinggal di-follow up oleh Kemenkes soal kebijakan ini," kata Melkiades.
Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay juga mengapresiasi langkah dan kebijakan presiden Jokowi yang menggratiskan vaksin untuk rakyat.
"Ini adalah tanda keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Semoga kebijakan ini dapat mempermudah pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (16/12/2020).
Ia mengakui aspirasi agar vaksin digratiskan memang menggema pada saat rapat dengan menkes dan beberapa kementerian/lembaga terkait minggu lalu. Komisi IX menilai bahwa tuntutan masyarakat agar vaksin digratiskan tidak terlalu berat. Karena itu, di dalam salah satu butir kesimpulan rapat waktu itu, hal itu dicantumkan dan disepakati.
"Ternyata presiden sangat mendengar dan akomodatif. Dengan begitu, masyarakat tidak punya alasan lagi untuk menolak vaksin. Yang mampu dan tidak mampu diberikan vaksin dan divaksinasi secara gratis," katanya.
Ia menambahkan agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik, pemerintah didesak untuk memperbaiki data-data masyarakat yang akan menjadi target sasaran. Termasuk keseimbangan persebaran dan distribusi vaksin. Paling tidak, target 70 persen dari jumlah populasi harus dapat dipenuhi.
"Soal data ini selalu jadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pemerintah harus melibatkan dukcapil, BPJS kesehatan, BKN, TNI, Polri, dan tentu saja BPS. Kalau datanya sudah lengkap dan baik, pelaksanaannya tentu akan baik," kata Saleh.