Iran Gertak AS, Beri 'Deadline' 21 Februari Soal Perjanjian Nuklir
ERA.id - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mendesak Washington untuk segera kembali ke perjanjian nuklir sebelum 21 Februari.
Pasalnya, parlemen telah mengesahkan undang-undang yang meminta pemerintah memperkuat pengembangan nuklir jika Amerika Serikat tak mencabut sanksi terhadap negara itu hingga 21 Februari.
Mohammad Javad Arif juga menyebut pemilihan umum akan segera berlangsung di Iran. Jika presiden yang berasal dari kelompok garis keras terpilih, maka itu akan mengancam perjanjian nuklir Iran dan negara-negara Barat yang disepakati pada 2015.
"Waktu AS hampir habis, karena adanya rancangan undang-undang oleh parlemen dan masa jelang pemilihan umum yang akan berlangsung saat Tahun Baru di Iran," kata Zarif saat diwawancarai Koran Hamshahri yang terbit Sabtu (6/2/2021).
Awal tahun baru di Iran mulai pada 21 Maret.
Melansir Reuters, parlemen Iran, didominasi oleh politisi dari kelompok garis keras, pada Desember 2020 mengesahkan undang-undang yang memberikan tenggat waktu bagi Washington untuk mencabut sanksi terhadap Teheran.
Pemerintah AS, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, masih mencari cara untuk kembali bergabung pada perjanjian nuklir 2015 setelah pendahulunya, Donald Trump, keluar dari pakta itu pada 2018. Tidak hanya itu, Trump juga kembali menjatuhkan sanksi bagi Iran.
Iran membalas aksi AS dengan melanggar isi perjanjian nuklir secara bertahap. Teheran bulan lalu kembali melanjutkan pengayaan Uranium sampai 20 persen sebagaimana pernah dilakukan Iran sebelum negara itu menyepakati isi perjanjian nuklir dengan negara-negara Barat.
Biden mengatakan jika Teheran mematuhi isi perjanjian, maka Washington akan mencabut sanksi dan bersedia membahas kerja sama lebih lanjut.
Namun, Teheran menegaskan Washington harus mencabut sanksi terlebih dahulu dan tidak membahas masalah keamanan yang baru.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas masalah Iran bersama menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman, dalam pertemuan virtual, Jumat (5/2). Keempat menteri sepakat untuk memulihkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran.
"Semakin lama AS menunda, makin banyak yang akan hilang. Tampaknya, pemerintahan Biden tidak ingin mencabut warisan kebijakan Trump yang gagal," kata Zarif dalam sesi wawancara yang sama.
"Kami tidak ingin kembali bernegosiasi. Amerika yang harus mendapatkan tiket untuk kembali masuk," kata dia menambahkan.
Zarif mengatakan dua pihak dapat memenuhi tuntutan yang diberikan secara bersamaan untuk memulihkan kembali pakta nuklir 2015.