Tim Editor
ERA.id - Sebuah baliho iklan deterjen di Jalan Pantura, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dinilai tak pantas karena memuat visual pakaian dalam. Baliho itu disebut membahayakan pengguna jalan dan tak sesuai imej Pekalongan sebagai Kota Santri.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan, Candra Saputra, menjelaskan bahwa awalnya ia menerima keluhan dari sejumlah warga Wiradesa di pesan Whatsapp-nya seminggu yang lalu.
“Kok, iklane saru (iklannya tidak pantas),” kata Candra menirukan keluhan warga tersebut. “Karena saya belum lihat sendiri, akhirnya saya tindaklanjuti,” lanjut Candra, saat dihubungi ERA, Selasa (1/11/2022), soal keluhan atas baliho tersebut.
Ia pun langsung ke lokasi pada hari Jumat lalu. Candra kemudian berkomunikasi dengan Dinas Perizinan Pemkab Pekalongan. Namun ternyata, dinas tidak mengetahui hal ihwal baliho tersebut, seperti soal kapan dipasang dan besaran pemasukan baliho itu ke pemda.
“Karena berada di jalan nasional, kewenangan pemasangan baliho itu berada di Pemprov (Jawa Tengah). Kita ada kendala ke sana,” kata dia.
Akhirnya, karena tak ada tindak lanjut, Candra menyebarkan foto baliho itu di media sosial. Hasilnya, baliho itu tak lagi terlihat sejak pagi ini. “Sejak kemarin viral, tadi pagi jam 8 sudah enggak ada, sudah diturunkan,” ujarnya.
Menurutnya, gambar pakaian dalam di iklan tersebut tidak cocok dipasang sebagai iklan di tempat publik. “Itu kan daleman, ada BH, ada kancut, tidak mendidik, tidak pas, apalagi untuk anak-anak,” ujarnya.
Lebih dari itu, iklan itu juga bisa mengganggu konsentrasi pengguna jalan. “Maaf ya mas, kita yang laki-laki ini kalau nyetir jadi tidak fokus,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Pekalongan ini.
Apalagi, baliho itu berada di jalur pantura yang ramai kendaraan. “Bahaya, karena di pantura ini juga ada bahu jalan,” imbuhnya. “Kalau iklannya diisi baju gamis, baju islami kan bagus. Baliho ini beda dengan imaji Kota Santri,” kata dia.
Yang lebih disayangkan, baliho ini tak memberi pemasukan ke pemkab. “Pajaknya juga belum bayar. Sampai sekarang belum ada penjelasan dari sana (pengiklan) dan pemprov,” kata dia.
Meski saat ini baliho telah diturunkan, Candra berharap ke depan peristiwa serupa tak terjadi lagi. Ia meminta siapapun yang memiliki wewenang atas suatu kebijakan berkoordinasi dengan pihak pemda setempat.
“Kami akan membina dinas, memberi masukan agar kejadian ini tak terulang. Harus ada koordinasi dengan pemda setempat. Karena kalau ada benturan, kita bisa tahu siapa yang bertanggung jawab,” tuturnya.
