Tim Editor
ERA.id - Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi PKB Benny Karnadi ternyata belum melihat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023.
Dokumen yang tak kunjung diteken Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ini dinilai PKB sebagai bukti Ganjar tak fokus mengurus Jateng.
Benny menyatakan RKPD 2023 dibahas di Komisi A. Adapun dirinya adalah anggota Komisi D DPRD Jateng. “Saya belum tahu drafnya. Saya belum lihat,” ujar dia kepada wartawan, Kamis (3/11).
Pada rapat paripurna DPRD, Senin (31/10), Benny mengkritik Ganjar yang belum meneken dokumen tersebut. Dia juga menyoal Ganjar yang kerap tidak hadir di rapat paripurna DPRD Jateng.
Belakangan, kritik tersebut direspons Sekda Jateng Sumarno yang menyatakan lamanya pembahasan RKPD itu lantaran ada permintaan tambahan anggaran Rp92 miliar untuk perjalanan dinas anggota DPRD. Setelah ada proses komunikasi dan DPRD setuju mengurangi anggaran itu, Ganjar pun meneken RKPD.
Mengenai jawaban Sekda itu, Benny mengaku tidak tahu soal tambahan anggaran tersebut dan belum melihat drafnya secara spesifik. Hanya saja, menurut dia, tambahan anggaran tak perlu dipersoalkan.
"RKPD itu kan hanya acuan kegiatan. Jadi bisa dilakukan evaluasi sehingga bisa berkurang dan bisa bertambah. Itu bukan harga mati,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Jateng ini.
Yang jelas, kata Benny, dirinya sudah berkomunikasi dengan Ganjar.
Menurutnya, Ganjar sudah menjelaskan soal ketidakhadiran di agenda rapat DPRD. “Kualitas rapatnya bisa diwakilkan, menurut dia (Ganjar). Kalau tidak bisa diwakilkan dia pasti datang, seperti saat pengesahan APBD,” paparnya soal penjelasan Ganjar.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari PKB Sukirman dan Ketua Fraksi PKB di DPRD Jateng, Sarif Abdillah, belum merespons upaya konfirmasi ERA.ID. Sarif sempat meminta untuk menanyakan polemik ini kepada Benny. “Saya lagi ziarah,” katanya.
