Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD Sulsel mengalokasikan 40 persen anggaran hibah Pilgub 2024 senilai Rp224 miliar lebih, yang diambil dari APBD Perubahan 2023 sebesar Rp10,133 triliun lebih.
"Untuk alokasi anggaran Pilkada sudah dialokasikan 40 persen dari APBD Perubahan tahun anggaran 2023. Sedangkan sisa anggaran kebutuhan Pilkada nanti masih akan dibahas pada APBD Pokok tahun 2024 dalam waktu dekat ini" ujar Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, Sabtu silam.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Sulsel telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran Pilkada di tahun ini.
"Dengan ditetapkan APBD ini maka dipastikan anggaran Pilkada untuk 2024 sebesar 40 persen itu sudah mencukupi dilaksanakan Pilkada. Jadi mudah-mudahan kita ini menjadi contoh daerah yang baik," paparnya.
Ia menyampaikan, setelah ditetapkan anggaran Pilkada tersebut, maka sinyal positif antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel berjalan dengan baik, sebab sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.
"Ada tanda-tanda baik bahwa kita menuju era baru Sulsel yang lebih baik. Untuk tahun ini alokasi anggarannya 40 persen dan di tahun 2024 dialokasikan 60 persen. Sehingga bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya," kata Bahtiar.
Pria kelahiran Bone, Sulsel tahun 1973 ini melaporkan, masih ada beberapa kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak belum menyelesaikan penyediaan anggaran Pilkada.
Meski demikian, pihaknya terus memonitor daerah mana saja yang belum memastikan anggaran Pilkada dari total 11 daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024 di Sulsel.
"Mudah-mudahan pekan depan sudah ada, sehingga kawan-kawan kita penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu ada kepastian (anggaran). Saya selaku Pj gubernur dan pimpinan, anggota DPRD memiliki visi yang sama komitmen sama mengawal pembangunan pemerintahan dan agenda politik Pemilu 2024 yang sukses aman, dan damai," tutur Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menekankan.
Sebelumnya KPU Sulsel mengusulkan anggaran Pilkada Gubernur ke Pemprov Sulsel Rp408 miliar untuk membiayai logistik, serta biaya lain termasuk honor badan adhoc yakni Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), hingga sengketa Pilkada apabila ada yang berproses hukum.
