Tim Editor
ERA.id - Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati persetujuan bersama untuk melanjutkan tahapan pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun anggaran 2024.
"Kita berharap dengan persetujuan bersama dengan Pemprov untuk pembahasan APBD Pokok 2024 ini menjadi momentum menyehatkan kembali sistem pemerintahan dan sistem keuangan Sulsel," ujar Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, Sabtu kemarin.
Hal tersebut menyusul pandangan fraksi telah menyetujui kelanjutan tahapan pembahasan APBD 2024 yang sebelumnya menemui jalan buntu pada rapat paripurna. Ini berkaitan penjelasan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin yang menyebutkan keuangan Pemprov defisit Rp1,5 triliun hingga menyebut Sulsel nyaris bangkrut.
Namun hal tersebut kemudian diluruskan, sehingga rapat paripurna kembali dilanjutkan melalui pandangan sembilan fraksi yang ada di DPRD Sulsel yang dasarnya menyetujui pembahasan anggaran tersebut dilanjutkan.
"Kami Fraksi Golkar siap hadir di forum-forum Badan Anggaran untuk membahas proses pembahasan selanjutnya demi masyarakat Sulsel," ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Rahman Pina.
Hal senada disampaikan Jubir Fraksi NasDem Desi Susanti yang menyampaikan apresiasi penjelasan gubernur, meski tidak semua pertanyaan dijawab. Pihaknya dapat menerima dan akan mengkaji anggaran ke tahapan selanjutnya.
Sedangkan Jubir Fraksi PDI-Perjuangan Risfayanti Muin menyampaikan dapat menerima karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, sebab inilah tujuan utama anggota dewan hadir sebagai perwakilan rakyat.
Jubir Fraksi Gerindra Muchtar Mappatoba menyatakan fraksinya siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Sedangkan Jubir Fraksi Demokrat melalui Selle KS Dalle menyatakan harus ada komitmen yang kuat khususnya upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta kemajuan masyarakat. Pihaknya pun akan tegak lurus bersama Pj Gubernur Sulsel.
Sulsel hampir bangkrut
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dalam penjelasannya terkait usulan Ranperda APBD Pokok 2024 senilai Rp10,4 triliun lebih menyampaikan keuangan mengalami defisit Rp1,5 triliun hingga menyebut pemerintahan di ambang kebangkrutan dengan mengibaratkan kapal yang dinahkodainya akan tenggelam.
Bahtiar menuturkan dari defisit itu, Pemprov Sulsel akan menghemat anggaran sebesar Rp1,2 triliun dilakukan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov.
Sedangkan soal utang akan diupayakan penyelesaiannya agar tidak menyeberang di tahun berikutnya. Ia bahkan menyebut data dari keuangan bersama TAPD masih ada potensi utang senilai Rp1,6 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif membenarkan, pihaknya bersama Pemprov sepakat akan mengurangi belanja dan ongkos penyelesaian utang. Jadi, postur menyelesaikan pendapatan Rp10,4 triliun lebih belanjanya dikurangi, sehingga utang Rp1,6 triliun itu bisa dibayarkan.
"Jadi, tidak merubah postur tapi mengurangi belanja dan menyelesaikan utang. Tahun ini ada DBH (Dana Bagi Hasil) mau dibayar, untuk infrastruktur yang urgen boleh dilanjutkan, tidak urgen, tahan dulu, karena mau bayar utang. Untuk (utang) 2023, dibayar 2024 dan (APBD) 2024 dikurangi belanja, selesaikan utang. Untuk 2025 bisa normal keadaan," katanya menjelaskan.
