Tim Editor
ERA.id - KH. Marzuki Mustamar diberhentikan sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim oleh PBNU karena diduga terlibat mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam konstetasi Pemilu 2024.
Menanggapi itu, Kiai Marzuki membantah mendukung salah satu paslon pilpres yang diduga Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Ia menegaskan, selama ini dirinya berpegang teguh bahwasanya pengurus NU harus netral. Dia menilai, netral bukan berarti tidak boleh bersosialisasi dengan partai, melainkan merangkul semua elemen.
"Netral itu bagi kami bukan tidak kemana-mana, bukan menutup diri dari siapa-siapa, tapi netral itu merangkul semua. Makanya sama ketua Golkar ketika itu di Tuban kami juga hadir. Terus kadang kami juga ngaji di PDI. Kadang kami juga ngaji di PPP. Ketika Bu Munjidah kesini juga minta dibantu melengkapi kepengurusan PPP kami juga mau. Namanya juga ngemog semua. Sekitar Pilpres ini misalnya kami baru keliling dari Sumatera mulai Riau," kata KH Marzuki, kepada awak media, Kamis (28/12/2023) malam.
Marzuki menjelaskan bahwa pada beberapa acara banyak caleg yang ikut kegiatan, misalnya dari Partai Golkar, PKB. Mereka diberikan ruang yang sama oleh PWNU Jatim.
"Pas di pondok apa itu, itu yang hadir caleg pusat dari Golkar. Kami juga enggak ada masalah. Ganti besok lusanya di Indragiri Wulu itu yang hadir calon DPR pusat dari PKB. Kami juga enggak masalah sebagai implementasi dari perintah PP supaya netral ngemong semua itu," ungkapnya.
Ia pun mengutarakan implementasi atau sudut pandang orang berbeda ketika melihat potongan video tiktok dirinya bersama salah satu caleg atau paslon, kemudian disimpulkan bahwa pihaknya mendukung salah satu pihak padahal tidak.
"Itu langsung disimpulkan saya dukung itu. Nah, sementara pas saya dengan orang lain enggak diunggah atau enggak diviralkan. Seharusnya siapapun yang menganggap saya condong ke salah satu paslon, sebelum menuduh atau sebelum memvonis harus tabayyun dulu. Saya enggak ingin pasca Pilpres itu pintu dakwahnya NU tertutup untuk salah satu golongan. Karena kami ingin setelah Pilpres itu pintu Golkar masih terbuka, dakwah di PAN masih terbuka, dakwah di PKB masih terbuka, dakwah di PDI masih terbuka, maka kami ngemong semua. Sikap kami seperti itu," tegasnya.
Tak hanya itu, dia juga menceritakan tidak semua hal yang berhubungan denganya bisa langsung disimpulkan bahwa Marzuki mendukung salah satu pihak dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Perkara misalnya itu ada orang dekatnya Marzuki kok masuk di timnya AMIN. Ada juga tim dekat kami yang di, alumni sini itu ada yang namanya Afif. Dulu yang biasa yang nyatet jadwal kami sekarang menjadi menantunya kiai Rozali Singosari sekarang menjadi pengurus Golkar, berjuang di Golkar dan tentu Golkar 02. Ada juga yang orang dekat kami yang ke AMIN. Nah kayak begitu-begitu, orang ketika melihat Afif oh Marzuki ke 02 tahu-tahu menyimpulkan seperti itu. Ketika orang melihat satunya, artinya Marzuki 01, kadang orang begitu nggak kesini gak konfirmasi gak tabayun secara lengkap," jelasnya.
Soal pilihan merupakan urusan pribadi, namu merangkul semua elemen termasuk seluruh partai menjadi bagian yang daru tugas kader NU. "Kami kalau di ruang publiK merangkul semua, perkara internal urusan kami nanti mau milih siapa itu urusan kami. Itu karena kami nggak ingin kehilangan peluang dakwah ke golongan manapun," katanya.
Sebelumnya Mantan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam angkat bicara terkait pencoboton KH Marzuki Mutamar.
Gus salam mengampaikan pencopotan KH Marzuki Mustamar diduga dikarenakan PBNU diam-diam mengarahkan dukungannya ke Pasangan Calon (Paslo) Pilihan Presiden (Pilpres) nomor urut 2 Prabowo-Subianto.
Ia menyampaikan bahwa pihak pengurus besar PCNU se-Jawa Timur menggelar rapat internal di Hotel Shangri-la, Surabaya, Rabu (27/12/2023) malam. Pertemuan itu sekaligus membahas pencobotan KH Marzuki Mustamar.
Rapat itu diketahui dihadiri Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekjen Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
“Tokoh-tokoh teras PBNU ini mengarahkan struktur PCNU yang hadir untuk membantu ke paslon 2. Ada yang dengan narasi soreh atau jelas, ada yang bahasa kinayah atau kiasan,” ujar Gus Salamyang juga menjadi Penasihat Tim Pemenangan Provinsi (Timprov) paslon pilres nomor urut 1 Anies-Cak Imin.
KH Marzuki Belum Terima Surat Pemberhentian
KH Marzuki Mustamar angkat bicara terkait dirinya diberhentikan sebagai ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim oleh Pengurus besar NU.
KH Marzuki mengaku hingga saat ini, pihaknya belum menerima surat resmi pemberhentian, baik dari Pimpinan Pusat (PP) atau melalui pesan singkat Whatsapp.
"Belum bisa komentar karena juga belum diberi surat resmi atau misalnya WA langsung dari PP saya juga belum sehingga itu benar apa enggak kami enggak tahu apa bisa jadi karena situasi tertentu PP menarik kembali juga bisa kami juga enggak tahu. Yang jelas kami belum menerima," kata KH Marzuki.
Padahal, ia menjelaskan bahaa aktivitas terkait kepengurusan di PWNU Jatim masih dilakukan hingga kemarin, Rabu (27/12/2023) lalu. Bahkan dirinya masih memberikan tanda tangan surat keputusan terakait rekomendadi untuk Pengurus Cabang (PC) Kota Pasuruan.
"Kami rapat sesuai dengan biasanya dan andai diberhentikan sejak tanggal berapa kami juga enggak tahu. Kemarin saja saya masih tanda tangan SK. Kemarin tanggal 27 itu pegawai PW kesini minta tanda tangan SK, kayaknya minta rekom untuk PC Kota Pasuruan. Dan namanya masih lengkap di surat rekom itu. Itu Rais PB Anwar Manshur itu ketua saya, sekretaris Muzakki," jelasnya.
Meski begitu, ia menyatakan jika memang diberhentikan oleh PBNU, dirinya akan menerimanya terkait keputusan tersebut.
Dia yang sebagai kader NU memiliki prinsip apa yang sudah diputuskan maka harus ditaati dan dikerjakan.
"Kami enggak pernah nonyol-nonyol, kami hanya merimo ing pandum, terimo dawuh, suruh kerja ya kerja, suruh berhenti ya berhenti. Kami enggak pernah minta-minta. Saya sebagai kader NU ketika surat itu sudah prosedural dan itu harus diterima,”terangnya.
Ia meminta untuk tidak membesarkan masalah ini. Tetapi, jika keputusan itu salah. Maka, siapapun punya tugas dan kewajiban untuk mengingatkan yang salah.
“Dalam Qur'an watawa saubil haq watawa saubil sabr. Saling mengingatkan supaya tetap benar dan tetap sabar. Dan kami belum bisa berandai-andai karena kami belum tahu," jelasnya.
Lebih lanjut KH Marzuki menilai warga NU memiliki sikap yang dewasa sehingga keputusan ini tidak perlu ditanggpi dengan reaksi yang berlebihan.
"Saya yakin warga NU dewasa. Mereka enggak akan mereaksi yang berlebihan. Terkecuali barangkali ada terkadang orang membuat keputusan kan ada konsideran-konsideran. Karena pertimbangan ini, karena melakukan ini, barangkali dalam membuat itu mungkin ada yang kurang pas, ya itu tadi, siapapun termasuk saya punya kewajiban untuk meluruskan biar surat itu menjadi bukti," tandas KH Marzuki.
