Tim Editor
ERA.id - Pada Selasa (24/12) silam, Polda Jawa Tengah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) program studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang diduga menjadi pemicu Aulia Risma Lestari bunuh diri.
Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka memiliki peran mengumpulkan uang iuran, penipuan, serta memaki-maki korban dan juniornya pada saat melakukan pendidikan di PPDS anestesiologi Undip Semarang.
Merespons itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta kampus lain berbenah. Dia mengapresiasi langkah polisi.
"Perguruan tinggi yang menyelenggarakan PPDS harus melakukan perbaikan. Jangan ada lagi bullying (perundungan, red), jangan ada lagi pemerasan, dan jangan ada praktik-praktik menyimpang lainnya. Setop," kata Lalu Ari, Kamis kemarin.
Dia mengatakan kasus perundungan terhadap dr Aulia harus menjadi pelajaran bagi PPDS di perguruan tinggi lainnya, karena kasus tersebut betul-betul mencoreng nama baik kampus, terutama pada pendidikan kedokteran.
Menurut dia, kampus yang menyelenggarakan PPDS harus berbenah dan membersihkan proses pendidikan dari berbagai praktik yang menyimpang.
Selain itu, menurut dia, kajian KPK terkait pelaksanaan PPDS harus menjadi pelajaran karena mengungkapkan kebobrokan program pendidikan tersebut.
Misalnya, kata dia, terkait biaya tambahan mulai Rp1 juta hingga Rp25 juta yang harus dikeluarkan selama PPDS. Dia menilai biaya itu tidak resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
"Kampus yang memiliki PPDS harus berbenah. Jangan ada lagi dr Aulia, dr Aulia lain yang menjadi korban," ujar Legislator asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu.
