Tim Editor
ERA.id - Massa aksi yang mengatasnamakan Warga Kampung Kota Bandung memberikan sampah ke Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (4/9/2025).
Mereka yang memberikan sampah ini terhimpun dalam berbagai forum. Beberapa di antaranya, Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran.
Koordinator aksi demonstrasi, Angga mengatakan, teatrikal melempar bungkusan sampah ke Gedung DPRD Jawa Barat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi yang terjadi saat ini.
Bahkan, mereka menilai aksi demonstrasi beberapa waktu lalu telah terjadi pembelokan isu. Sebab, pemerintah menganggap massa aksi anarkis. "Kami, warga kampung kota menyuarakan mengenai represifitas aparat," kata Angga.
Selain itu, massa aksi turut menyoroti tindakan represif dari aparat hingga perampasan aset para koruptor. Pemerintah seharusnya segera bebenah agar menarik militer ke barak serta memberikan hukuman mati ke koruptor
"Kami tidak berkeberatan hukuman mati ke koruptor. Harusnya bisa membedakan, kepentingan militer dengan sipil. Supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Segera teformasi Polri dan bersihkan dewan dan politik praktis dari praktik korupsi dan segala macamnya," ucapnya.
Sepuluh tuntutan yang mereka sampaikan di antaranya;
1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/Polri di lingkungan warga masyarakat,
2. Mencabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, meningkatkan upah pekerja di setiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil,
3. Rampas seluruh aset koruptor dan hukuman mati baginya,
4. Wujudkan reforma agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi,
5. Turunkan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik dan BBM, menaikkan pajak impor, konglomerat dan perusahaan multinasional,
6. Pangkas anggaran DPR, pejabat negara, TNI dan Polri, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan perjanjian kerja sama TNI AD dengan Pemprov Jawa Barat mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah, dan mewujudkan Jawa Barat anti militerisme,
8. Reformasi Polri dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan militer ke barak,
9. Tangkap, adili, dan penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat di masa lalu, dan
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus sampai September 2025, lalu kemarahan rakyat bukan tindakan terorisme.
