Tim Editor
ERA.id - Wali Kota Makassar beberapa hari yang lalu, sudah dengan tegas menyoal Twin Tower serta Stadion Mattoanging. Keduanya dianggap bermasalah. Kini, posisi jabatan eselon II di Pemkot Makassar, dirombak Danny Pomanto sepeninggal Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin.
"Kita langsung ulang semua prosesnya karena lelang sebelumnya itu hanya sebagian saja," ujar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (3/3/2021) kemarin.
Menurut Danny, lelang jabatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Rudy, hanya melelang delapan jabatan organisasi perangkat daerah (OPD), sementara jabatan yang kosong ada 16.
Danny menyatakan, alasannya melelang ulang jabatan eselon II itu karena dinilai tidak mengakomodir semua OPD yang lowong. Sebanyak 16 jabatan yang lowong itu karena banyaknya kepala OPD yang pensiun dan di tahun 2021 itu, masih ada dua kepala OPD lainnya yang akan memasuki masa purna tugas atau pensiun.
"Yang lowong itu ada 16 jabatan dan dua lagi akan pensiun, belum lagi beberapa yang akan diganti. Jadi totalnya itu ada 20 jabatan kepala OPD yang akan kita lelang ulang," katanya.
Selain itu, Danny juga menggugurkan tiga besar nama yang lolos pada lelang sebelumnya, yang ditangani Rudy. Kata Danny, mereka tidak memenuhi kriteria visi misi Danny-Fatma dan tidak memenuhi aturan perundang-undangan, olehnya itu ia tidak memilih satu pun.
"Semua usulan masing-masing tiga nama alternatif kami tidak memilih satupun. Sehingga kami memerintahkan untuk mengulangi lelang jabatan sesuai dengan perundang-undangan yang adil, melibatkan semua," katanya.
Sebelumnya enggan berkomentar
Tiga nama pejabat yang lolos seleksi sebenarnya sempat dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hanya tinggal menunggu rekomendasi sebelum ditetapkan satu nama.
Pj Wali Kota, Rudy Djamaluddin mengatakan, dilansir Sindonews, terkait lelang jabatan tersebut, ia sudah menjalankan apa yang menjadi rekomendasi KASN, termasuk berkoordinasi dengan Wali Kota terpilih Moh Ramdhan Pomanto.
Dia menegaskan kelanjutan lelang jabatan ini sudah menjadi tanggung jawabnya. Apalagi dia telah mendapat izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan rekomendasi KASN. "Tapi ini semua nanti kembali ke KASN. Dilihat lagi legal formilnya, kalau belum sesuai pasti akan ada perbaikan," ujar Rudy.
Rudy juga menyebut penetapan pejabat defenitif akan ditentukan Danny Pomanto. "Kita sekarang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau KASN sudah oke, dan tiga besar ini dinyatakan valid, baru bisa ditetapkan satu nama. Jadi yang menentukan itu wali kota yang menjabat," beber dia.
Untuk diketahui, hal ini sempat berpolemik karena beredar surat KASN meminta Pemkot Makassar menghentikan lelang jabatan. Hal itu tertuang dalam surat nomor: B-690/KASN/02/2021, tentang Penghentian Pelaksanaan PJT Pratama di Lingkup Pemkot Makassar yang ditujukan kepada Pj Wali Kota, Rudy Djamaluddin.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto, pada 10 Februari 2021. Dalam surat itu, KASN menilai proses seleksi tidak sesuai prosedur dan juga menyalahi rekomendasi KASN Nomor: B-598/KASN/02/2021, 3 Februari 2021. Namun selanjutnya, Rudy menegaskan tidak ada lagi masalah.
Danny saat itu enggan berkomentar jauh sekaitan dengan lelang jabatan yang saat ini tengah berproses di Pemkot Makassar. "Saya sebenarnya no comment terkait kebijakan tersebut," ungkap Danny sapaannya.
Yang pasti, kata dia, begitu selesai pelantikan, pihaknya akan langsung menggodok "kabinet" yang akan membantunya dalam bekerja. "Setelah ini (pelantikan) langsung akan saya godok. Akan banyak orang baru," tandasnya.
