Tim Editor
ERA.id - Niat Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto dalam mencopot seluruh perangkat ketua RT/RW se-Kota Makassar, tampaknya menemui jalan berbatu. Alasannya, Sejumlah perwakilan dari fraksi yang ada di DPRD Makassar menolak kebijakan tersebut.
Penolakan itu muncul saat forum ketua RT/RW mendatangi Gedung DPRD Makassar di Jalan A.P Pettarani dan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan para perwakilan fraksi.
Di sana, para legislator menerima surat pernyataan sikap para tokoh masyarakat yang berisi keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh Danny Pomanto.
Salah satu fraksi yang menolak pencopotan ketua RT/RW oleh Danny Pomanto, yaitu Demokrat. Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), mengaku bahwa keputusan untuk mengganti tokoh masyarakat adalah kemunduran.
Sebab kata ARA, pergantian dengan melantik secara langsung, telah melanggar Perda 41 tahun 2001 dan Perwali yang dibuat sendiri oleh Wali Kota Makassar. "Masa jabatan selesai 2022 dan harus dipilih langsung. Ini kan Pak Wali rencana menunjuk langsung, itu namanya mundur. Apalagi seringkali Pak Wali katakan jangan biarkan Makassar mundur lagi," jelas ARA kepada ERA.id, Selasa (13/4/2021).
ARA mengaku jika keinganan Danny yang bakal memutus jabatan seluruh ketua RT/RW tersebut, adalah sebagai ajang balas dendam atas perpolitikan pada Pilkada Makassar 2020 lalu. ARA bilang, seharusnya Pemkot Makassar lebih bersabar lagi menunggu tahun 2022 untuk pemilihan langsung, agar tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.
"Saya hanya pesan kepada pak wali sebagai mitra kerja, saya harus beri masukan jangan gunakan politik balas dendam dan balas budi dalam pergantian RTRW. Tunggu saja 2022 baru adakan pemilihan agar tidak gaduh," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Makassar ini.
ARA menambahkan, ia mengaku tidak memiliki masalah atau kesalahpahaman dengan Danny Pomanto selama ini. Namun menurutnya, pergantian ketua RTRW terkesan politis bahkan melanggar aturan yang telah dibuat secara bersama.
"Saya dengan Pak Wali tidak ada masalah, kami berteman sekali pun kadang kita berbeda pendapat. Jadi kami (Demokrat) menolak pergantian RT/RW karena melanggar Perda dan Perwali yang kita buat sendiri." katanya.
"Bukan hanya Demokrat, ada 7 sikap fraksi yang pandangannya sama. Maka itu, kami meminta Wali Kota Makassar untuk fokus dalam Makassar Recover dan tunaikan janji-janjinya di masyarakat."
Terakhir, ARA berpesan, sebaiknya Danny menjadi seorang pemimpin untuk semua lapisan masyarakat. "Jadilah pemimpin untuk semua, bukan pemimpin untuk kelompok tertentu," pungkas ARA.
Untuk diketahui, ketujuh Fraksi yang menolak usulan pencopotan seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar ialah Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, PDI Perjuangan dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB).
