Tim Editor
ERA.id - Sekitar 300 kepala sekolah (Kepsek), tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) diduga dipaksa membeli sejumlah buku dan modul oleh oknum pegawai di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Selawesi Selatan.
Sejumlah kepala sekolah akhirnya melaporkan oknum pegawai di dinas pendidikan tersebut.
Ketua komisi D DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir menuturkan jika oknum pegawai dinas pendidikan tersebut dilaporkan oleh kepala sekolah yang merasa dipaksa untuk membeli buku dan modul dalam persiapan sekolah tatap muka nantinya.
Bahkan parahnya, kata Wahab Tahir, oknum itu juga memaksa kepala sekolah untuk membeli gambar poster Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi untuk nantinya dipajang di setiap ruangan yang ada di sekolah masing-masing.
"Yang melapor Kepsek dan sudah ada pengakuan mereka, kalau tidak salah 300 lebih SD dan SMP Negeri se-Kota Makassar." tutur Anggota Fraksi Partai Golkar itu kepada ERA.id, Senin (10/5/2021)
Oknum pegawai dinas pendidikan itu mematok harga ratusan ribu rupiah untuk sepasang gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Tak hanya itu, selain mewajibkan membeli gambar poster, oknum tersebut juga menyuruh kepala sekolah mengambil dua pasang gambar beserta buku juga modul yang telah disediakan oleh dinas pendidikan yang telah dikerjasamakan dengan beberapa percetakan buku.
"Kalau foto Rp250 ribu perpasang dan wajib beli 2 pasang (poster), buku dan modul kurikulum juga kerja sama dengan percetakan." sebutnya.
Anggota DPRD Makassar tiga periode ini mengungkapkan jika aksi pegawai dinas pendidikan Kota Makassar tersebut telah merusak nilai-nilai dunia pendidikan di Indonesia.
Sebab, menurutnya, pejabat kedinasan telah main mata (mengatur) dengan vendor dan percetakan buku dalam proyek tersebut.
Wahab Tahir mengaku, sejauh ini tidak ada program di dinas pendidikan yang mengharuskan atau mewajibkan seluruh kepala sekolah untuk membeli peralatan untuk kelengkapan ruangan di setiap sekolah.
"Tidak ada proyek pengadaan, yang ada oknum pejabat dinas bermain dengan vendor dan percetakan buku. Pejabat merangkap padagang." ucap WT sapaan akrabnya.
Saat ini, laporan yang dilayangkan oleh ratusan kepala sekolah di Kota Makassar tersebut telah diterima oleh Komisi D DPRD untuk selanjutnya dilanjutkan ke pihak Pemkot Makassar.
