Tim Editor
ERA.id - Komunitas sepeda di Yogyakarta, Komunitas Pit Dhuwur, menggelar aksi bersepeda untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi di Yogyakarta hingga tuntas.
Dengan tajuk ‘Genjot KPK, Ayo Bersepeda’, belasan pesepeda gowes dari Balai Kota Jogja, kampus UIN, Tugu Jogja, Titik Nol Kilometer, hingga kembali ke Balai Kota, Minggu (26/6/2022).
“Kegiatan ini digelar untuk mengingatkan kembali kepada publik Yogyakarta bahwa tata ruang hari ini masih menuai persoalan, dari minimnya ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan, masifnya pembangunan hotel, juga perebutan sumber daya air,” kata pegiat komunitas, Raden Arip Buwono.
Ia menjabarkan, kasus suap perizinan pembangunan apartemen yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti telah menjadi potret adanya korupsi dalam pengeluaran izin pembangunan proyek.
“Kasus ini harusnya menyadarkan publik bahwa kita perlu hati-hati dengan pembangunan di Yogyakarta, karena berpotensi mengandung unsur korupsi,” kata dia.
Pada 2 Juni silam, Haryadi dan beberapa orang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Mereka ditetapkan tersangka dalam kasus suap atas izin apartemen di kawasan cagar budaya Malioboro.
“Kasus eks Wali Kota itu hanyalah satu preseden buruk dari rentetan preseden yang pernah ada, seperti dugaan korupsi pembangunan stadion mandala krida, pembangunan saluran air, dan lain-lain,” kata Arip.
Menurutnya, korupsi mengancam hilangnya perlindungan hak warga atau akses warga terhadap ruang hidupnya. “Apalagi di tengah maraknya proyek pembangunan, termasuk hotel atau apartemen, yang mana tidak lepas dari potensi dampak negatif,” kata dia.
Dampak buruh itu antara lain masyarakat mengalami macet, tak dapat sinar matahari masuk ke pemukiman warga Yogyakarta, hingga penggusuran warga dan krisis air.
Oleh karena itu, menurut Arip, penting kiranya publik turut terlibat dalam membongkar dan mengawal berbagai proyek pembangunan yang beraroma korupsi.“Jangan sampai muncul korban-korban lain, seperti warga Miliran yang airnya kering akibat pembangunan hotel,” katanya.
Arip menyatakan, Komunitas Pit Dhuwur juga pernah terintimidasi saat menyuarakan buruknya kualitas udara Yogyakarta lewat mural. “Demi Yogyakarta yang bersih dari korupsi, kami mengajak publik untuk mendukung KPK menyelesaikan kasus korupsi di Yogyakarta sampai akar-akarnya,” kata Arip.
Selain itu, komunitas juga mengajak warga untuk membongkar atau melaporkan kasus yang mempunyai potensi korupsi. “Kami juga mengingatkan pemangku kebijakan hari ini dan yang akan datang agar serius dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memperhatikan kepentingan publik,” ucapnya.
