Wapres Ma'ruf Amin Paparkan Kendala Atasi Stunting: Pandemi COVID-19 hingga Koordinasi

| 23 Aug 2021 14:53
Wapres Ma'ruf Amin Paparkan Kendala Atasi Stunting: Pandemi COVID-19 hingga Koordinasi
Wapres Ma'ruf Amin (Dok. Setwapres)

ERA.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, program percepatan penurunan angka stunting saat ini terkendala dengan adanya pandemi Covid-19.

Karena itu, dia memerintahkan pemerintah daerah memetakan kembali program tersebut di wilayahnya masing-masing.

Hal ini disampaikannya saat membuka Rakornas Penurunan Stunting Tahun 2021 yang ditayangkan dalam YouTube TP2AK Stunting, Senin (23/8/2021).

"Saya meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan, dan anggaran yang terkait percepatan penurunan di wilayahnya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, dengan pemetaan itu maka bisa dilihat apa saja program yang masih berjalan maupun terhenti di tengah pandemi Covid-19. Dari pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharap bisa kembali menyusun rencana kegiatan termasuk.

Dengan begitu, kata Ma'ruf, layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat menjadi tepat sasaran. "Sehingga seluruh layanan yang dibutuhkan dapat diterima oleh kelompok sasaran," katanya.

Mantan Rais Aam PBNU ini juga meminta pencapaian penanganan stunting selama beberapa waktu belakangan harus tetap dijaga. Apalagi, selama tujuh tahun terakhir, angka stunting berhasil ditekan dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019.

"Angka ini harus terus dipertahankan untuk mencapai target 14 persen pada akhir 2024," ungkap Ma'ruf.

Lebih lanjut, dia meminta semua pihak tanpa terkecuali untuk terus berkolaborasi demi mempercepat penurunan stunting. Kolaborasi, kata Ma'ruf, jadi hal penting karena masing-masing kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah punya peranan.

"Kementerian dan lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing bahkan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, sampai pemerintahan desa juga memiliki berbagai program atau kegiatan yang terkait penurunan stunting," ujarnya.

Selain itu, peran serta kepala daerah untuk menjadikan penurunan stunting sebagai program prioritas juga diperlukan karena hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat.

"Komitmen saudara-saudara sejalan dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Kita semua harus bertekad dan bekerja keras agar target ini dapat dicapai," pungkasnya.

Rekomendasi