Tim Editor
ERA.id - Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat (AS) Terry Doughty memutuskan pada 4 Juli bahwa pemerintahan Joe Biden telah bertindak terlalu jauh dengan menyensor "pandangan yang tidak menyenangkan" di jejaring sosial.
Hakim federal melarang pejabat dan agen federal, pegawai Departemen Kehakiman dan FBI, ahli bedah umum Vivek Murthy, sekretaris layanan kesehatan dan kemanusiaan Xavier Becerra, dan sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre untuk berkomunikasi dengan raksasa media sosial untuk praktik penyensoran lebih lanjut.
"Perusahaan teknologi besar, terutama Twitter, tetapi mungkin semuanya, menerima pembayaran tunai langsung dari pemerintah dalam kemitraan untuk mengklasifikasikan validitas informasi dan diskusi online," kata pelapor Google Zach Vorhies kepada Sputnik ketika ditanya mengapa perusahaan media sosial besar tunduk pada tuntutan sensor Gedung Putih.
Menurut Vorhies, militer dan mata-mata AS telah lama berperan dalam jaringan media sosial utama. Dia mengatakan bahwa pada tahun 2012 Obama menandatangani undang-undang modernisasi Smith-Mundt sehingga memungkinkan pemerintah AS untuk "mengarahkan propaganda" ke publik domestik.
Whistleblower Google berpendapat bahwa operasi intelijen militer dan domestik AS juga sangat mengganggu pemilu 2020 dengan terlibat dalam penyensoran atas informasi yang memberatkan tentang putra Joe Biden, Hunter Biden.
"Peluncuran 'Twitter Files' awal tahun ini mengungkap beberapa kedalaman kontrol naratif domestik yang digunakan terhadap publik Amerika, dengan mantan agen FBI yang disewa berbondong-bondong mengklasifikasikan informasi mana yang misinformasi," kata Vorhies.
