ERA.id - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Sabtu (20/1) kemarin mengatakan, kehancuran di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya dan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara harus diakui semua pihak.
Saat berbicara di KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-19 di Kampala, Guterres mengatakan, penolakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina serta penolakan hak bernegara bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima.
“Selamanya ini akan memperpanjang konflik yang sudah menjadi ancaman besar untuk perdamaian dan keamanan global, memperburuk polarisasi serta memperkuat ekstremis di mana pun,” kata sekjen.
“KTT tahun ini berlangsung di tengah perpecahan yang mendalam, hak asasi manusia, hukum internasional, Konvensi Jenewa dan Piagam PBB dilanggar dengan impunitas. Saya tidak akan berhenti menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan semua sandera tanpa syarat segera,” katanya.
“Kehancuran besar-besaran di Gaza dan jumlah korban sipil dalam waktu singkat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat,” kata Guterres seraya mengatakan bahwa PBB juga terkena imbas karena 152 staf terbunuh.
Kampanye militer Israel di Gaza sejak serangan Hamas 7 Oktober telah menewaskan hampir 25.000 orang, selain menyebabkan pengungsian massal, kehancuran serta krisis makanan, air dan obat-obatan.
Guterres mengatakan saat ini warga di Gaza sekarat, bukan hanya karena bom dan peluru, tapi juga akibat kekurangan makanan dan air bersih. Rumah sakit juga tidak punya obat-obatan dan jaringan listrik di sana terputus, katanya.
“Kendati lembaga-lembaga kemanusiaan melakukan yang terbaik untuk mengirim bantuan, mereka masih menghadapi pemboman dan situasi bahaya setiap hari di tengah keterbatasan yang amat sangat akibat kerusakan jalan, gangguan komunikasi dan penolakan akses,” katanya.
“Kami melihat konvergensi yang jelas antara prinsip-prinsip Piagam PBB dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok di Bandung. Dan Anda memiliki peran penting di PBB.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa dirinya menentang negara Palestina dalam skenario apa pun pascaperang.
Sumber: Anadolu