Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan Korea Selatan mengatakan bahwa pihak berwenang akan mulai memeriksa rumah sakit untuk mengambil tindakan hukum terhadap calon dokter yang mengabaikan ultimatum untuk mengakhiri pemogokan atas rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran.
Sekitar 9.000 dokter residen dan dokter magang, atau sekitar 70 persen dari total dokter di negara tersebut, telah berhenti bekerja sejak 20 Februari, yang menyebabkan pembatalan beberapa operasi dan perawatan serta membebani unit gawat darurat.
Pemerintah telah memperingatkan para dokter peserta pelatihan yang melakukan protes bahwa mereka dapat menghadapi sanksi administratif dan hukum, termasuk penangguhan izin medis dan denda atau hukuman penjara jika mereka tidak kembali bekerja pada akhir bulan lalu.
“Mulai hari ini, kami berencana melakukan inspeksi di tempat untuk memastikan dokter peserta pelatihan yang belum kembali, dan mengambil tindakan sesuai hukum dan prinsip tanpa pengecualian,” kata Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong, dikutip Reuters, Senin (4/3/2024).
"Harap diingat bahwa dokter yang belum kembali mungkin mengalami masalah serius dalam jalur karier pribadinya," tegasnya.
Untuk para dokter yang melakukan protes dan kembali ke lapangan, Choo mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan ketika mempertimbangkan tindakan apa pun terhadap mereka.
Wakil Menteri Kesehatan Park Min-soo mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis bagi sekitar 7.000 dokter peserta pelatihan yang telah meninggalkan pekerjaan mereka.
Hingga saat ini, hanya ada sedikit tanda-tanda kedua pihak akan mundur. Ribuan dokter Korea Selatan mengadakan unjuk rasa massal pada hari Minggu yang diselenggarakan oleh Asosiasi Medis Korea (KMA), yang mewakili praktisi swasta, menentang seruan resmi agar dokter peserta pelatihan kembali bekerja.
Asosiasi Medis Dunia, sebuah kelompok yang mewakili para dokter, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa mereka “mengecam keras tindakan pemerintah Korea dalam upaya membungkam suara para pemimpin terpilih dalam Asosiasi Medis Korea”, dan menambahkan bahwa mereka menegaskan hak dokter untuk mendapatkan layanan kesehatan tindakan kolektif, termasuk pemogokan.
Para dokter muda yang melakukan protes mengatakan pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu sebelum mencoba menambah jumlah dokter.
Pemerintah mengatakan rencana untuk meningkatkan jumlah siswa yang diterima di sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang mulai tahun akademik 2025 diperlukan di tengah masyarakat yang menua dengan cepat, dengan salah satu rasio dokter-pasien terendah di negara maju 2,6 dokter per 1.000 orang.
Rencana untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sangat populer di kalangan masyarakat, dengan sekitar 76 persen responden mendukungnya, terlepas dari afiliasi politiknya, berdasarkan jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini.
Namun beberapa kritikus menuduh pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol tidak cukup melakukan konsultasi dan melakukan perlawanan mengenai masalah ini menjelang pemilihan parlemen pada bulan April.
