Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong memohon kepada para profesor fakultas kedokteran agar tidak mengundurkan diri massal imbas mogok kerja berlarut-larut yang dilakukan ribuan dokter magang dan residen.
“Masyarakat akan kesulitan memahami profesor kedokteran yang berpartisipasi dalam aksi kolektif dengan menelantarkan pasien padahal mereka seharusnya fokus membujuk dokter dan mahasiswa yang masih dalam masa pelatihan untuk kembali ke rumah sakit dan sekolah,” kata Menkes Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah di Seoul, Korea Selatan, Jumat (15/3/2024), dikutip dari Yonhap.
Tercatat lebih dari 90 persen dari total 13.000 dokter yang masih menjalani pelatihan di negara tersebut telah mogok kerja selama hampir empat pekan untuk memprotes keputusan pemerintah yang akan meningkatkan kuota pendaftaran kuliah kedokteran sebanyak 2.000 kursi.
Aksi itu semakin menguat ketika para profesor fakultas kedokteran mengancam akan mengajukan pengunduran diri secara massal kecuali pemerintah memberikan terobosan dalam pemogokan yang berkepanjangan.
Para profesor dari 19 fakultas kedokteran pada awal pekan ini bahkan sudah membuat komite darurat dan berencana menyelesaikan pertimbangan untuk mengajukan pengunduran diri secara kolektif pada Jumat ini.
“Jika para profesor khawatir dengan dokter junior dan mahasiswanya, mohon bujuk mereka untuk kembali ke tempat pendidikan,” ucap Menkes Cho.
Lebih lanjut, Cho mengatakan otoritas kesehatan akan memiliki pusat medis tingkat atas untuk memprioritaskan pasien dalam kondisi kritis karena mengingat pasien dengan gejala ringan masih menempati 27 persen dari total pasien yang dirawat.
“Kami akan memastikan perawatan tepat waktu bagi pasien dalam kondisi kritis di fasilitas medis berskala besar,” tuturnya.
Adapun pemerintah Korea Selatan berupaya meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran secara signifikan untuk menghadapi populasi penuaan yang cepat di negara tersebut dan kekurangan dokter di daerah pedesaan dan daerah-daerah penting seperti bagian anak-anak dan unit gawat darurat.
Sebaliknya, para dokter mengatakan kenaikan kuota akan menurunkan kualitas pendidikan kedokteran dan mengakibatkan biaya pengobatan yang lebih tinggi bagi pasien.
Mereka menyerukan langkah-langkah agar pemerintah terlebih dahulu menangani para spesialis yang dibayar rendah dan meningkatkan perlindungan terhadap tuntutan hukum malpraktik medis yang dinilai masih sangat berlebihan.
