Tim Editor
ERA.id - Layanan berita Al Jazeera menyebut penutupan kantor lokal oleh Israel adalah tindakan yang melanggar hukum dan kebebasan pers. Al Jazeera akan mengambil langkah hukum terkait penutupan tersebut.
Jaringan berita yang berbasis di Qatar itu menanggapi penutupan kantor lokalnya oleh pemerintah Israel. Dalam pernyataannya, Al Jazeera menekankan aski penutupan itu sebagai bentuk penindasan atas kebebasan pers.
Al Jazeera berjanji akan mengupayakan langkah hukum melalui lembaga hukum internasional untuk melindungi hak-hak mereka dan para jurnalis.
"Penindasan yang dilakukan Israel terhadap kebebasan pers, yang dipandang sebagai upaya untuk menyembunyikan tindakannya di Jalur Gaza, bertentangan dengan hukum internasional dan kemanusiaan," kata jaringan tersebut dalam pernyataan resminya.
"Penargetan langsung Israel dan pembunuhan terhadap jurnalis, penangkapan, intimidasi, dan ancaman tidak akan menghalangi Al Jazeera," tegasnya.
Pemerintah Israel dibawah komando Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebelumnya menggeledah kantor berita Al Jazeera dan menyita sejumlah alat penyiaran. Penggeledahan itu dilakukan pada Minggu (5/5/2024) waktu setempat.
Netanyahu mengatakan kantor berita Al Jazeera adalah corong hamas, yang sudah merugikan keamanan Israel. Bukan hanya itu saja, Al Jazeera juga dinilai menghasut sejumlah tentara.
"Wartawan AL Jazeera merugikan keamanan Isreal dan menghasut tentara. Sudah waktunya untuk menghapus corong Hamas di negara kita," kata Netanyahu, dikutip AFP, Senin (6/5/2024).
Penutupan kantor berita asing yang beroperasi di Israel itu merupakan pertama kalinya yang terjadi. Al Jazeera memutuskan untuk mematikan penyedia kabel dan satelit utama Israel beberapa jam setelah perintah tersebut. Namun, situs webnya dan beberapa tautan streaming online masih beroperasi pada hari Minggu.
Selain Al Jazeera, Israel juga memblokir siaran asing dari saluran berita Al Mayadeen yang berafiliasi dengan Hizbullah dan berbasis di Beirut pada awal perang.
