Tim Editor
ERA.id - Kementerian Luar Negeri Belanda memanggil duta besar Israel untuk Belanda menyusul tuduhan spionase rahasia terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Pemerintah Belanda menilai hal itu sebagai campur tangan asing.
"Duta Besar Israel telah diminta untuk melapor ke Kementerian Luar Negeri sehubungan dengan tuduhan dalam artikel di The Guardian dan majalah +972," kata kementerian itu dalam pernyataan, dikutip Anadolu, Jumat (28/6/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani bersama oleh Menteri Luar Negeri Hanke Bruins Slot, Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan Hugo de Jonge, serta Menteri Kehakiman dan Keamanan Dilan Yesilgoz-Zegerius.
"Pemerintah menganggap aktivitas seperti itu sebagai bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan dan menganggapnya sama sekali tidak diinginkan," sambungnya, seraya mencatat bahwa ada kontak berkelanjutan dengan ICC mengenai berbagai masalah keamanan.
Pernyataan tersebut juga menggarisbawahi bahwa Belanda, sebagai negara tuan rumah ICC, berdasarkan perjanjian dengan pengadilan berkewajiban melindungi keselamatan dan keamanan staf pengadilan dan harus memastikan negara tersebut bebas dari campur tangan apa pun.
Meski demikian, kementerian tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait diskusi tersebut karena alasan keamanan.
Pada awal Juni, anggota parlemen Belanda menyerukan penyelidikan atas tuduhan spionase dan intimidasi yang dilakukan Israel untuk menghalangi penyelidikan ICC terhadap pejabat Israel.
Pertanyaan tertulis yang diajukan anggota DPR Kati Piri mendesak para menteri mengusut dugaan kegiatan tersebut. Piri adalah anggota aliansi Partai Buruh Kiri Hijau yang dipimpin oleh mantan Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans.
Upaya tersebut dilaporkan bertujuan untuk mengganggu penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina.
Pada tanggal 20 Mei, Kepala Jaksa ICC Karim Khan meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan tiga pejabat Palestina, dengan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa mereka memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
