Tim Editor
ERA.id - Kepresidenan Palestina menolak pemerintahan apa pun di Gaza oleh pasukan asing. Kepresidenan menegaskan bahwa hanya rakyat Palestina yang bisa menentukan pemimpin di Gaza.
"Tidak ada legitimasi bagi kehadiran asing di wilayah Palestina, dan hanya rakyat Palestina yang dapat memutuskan siapa yang memerintah dan menagtur urusan mereka," kata juru bicara resmi kepresidenan Nabil Abu Rudeineh, dikutip Anadolu, Senin (1/7/2024).
Lalu, kata Abu Rudeineh, Tepi Barat maupun Jalur Gaza adalah milik Palestina dan tidak akan membiarkan orang asing menguasai tanah mereka. Abu Rudeineh menekankan masalah Palestina adalah masalah tanah dan kenegaraan, bukan bantuan kemanusiaan.
"Kami tidak akan menerima atau membiarkan kehadiran orang asing di tanah kami, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza," ujarnya.
Masalah Palestina adalah masalah tanah dan kenegaraan, bukan masalah bantuan kemanusiaan. Ini adalah tujuan suci dan isu sentral bagi masyarakat Arab," tambahnya.
Sebelumnya, Otoritas Penyiaran Israel yang mengutip seorang pejabat keamanan yang dirahasiakan namanya mengatakan bahwa tentara Israel akan tetap berada di Jalur Gaza sampai pasukan internasional ditemukan untuk menggantikannya. Klaim itu pun langsung dibantah tegas oleh kepresiden Palestina dengan menolak negara asing memimpin wilayah kantong tersebut.
Israel sejauh ini mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Resolusi yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden itu pun tidak diterima oleh Israel dengan alasan ingin mengancurkan Hamas.
